JAVAFX – Paska pengesahan Undang-undang Hak Asasi Manusia terkini, pemerintahan Trump mengatakan di hari Rabu (15/07/2020) bahwa mereka memberlakukan larangan perjalanan pada karyawan Huawei dan perusahaan China lainnya A.S. . Menurut mereka, hal ini karena perusahaan tersebut dianggap membantu pemerintah otoriter dalam menindak hak asasi manusia, sebagaimana yang terjadi di provinsi Xinjiang barat China.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan rencana untuk meminimalkan pencurian data dari aplikasi streaming video populer TikTok, meskipun ia tidak mengatakan bahwa itu akan langsung dilarang. Pompeo membuat pengumuman sehari setelah pemerintah Inggris mengatakan akan melarang Huawei dari jaringan 5G karena kekhawatiran bahwa data sensitif dapat dikompromikan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Pompeo menambahkan bahwa karyawan Huawei ditemukan memberikan “dukungan material kepada rezim yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran global” akan dipukul dengan sanksi. “Perusahaan yang terkena dampak tindakan hari ini termasuk Huawei, cabang pengawasan PKC yang menyensor pembangkangan politik dan memungkinkan kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang dan perbudakan kontrak penduduk yang dikirim ke seluruh China,” katanya. “Karyawan Huawei tertentu memberikan dukungan material kepada rezim PKC yang melakukan pelanggaran HAM.
“Perusahaan telekomunikasi di seluruh dunia harus menganggap diri mereka dalam pemberitahuan: Jika mereka melakukan bisnis dengan Huawei, mereka melakukan bisnis dengan pelaku pelanggaran hak asasi manusia,” kata Pompeo.
Huawei mengatakan “kecewa” dengan keputusan itu, yang disebutnya “tidak adil.” “Huawei beroperasi secara independen dari pemerintah Cina,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Kami adalah perusahaan swasta milik karyawan. Kami kecewa dengan tindakan tidak adil dan sewenang-wenang ini untuk membatasi visa karyawan kami yang bekerja tanpa lelah untuk berkontribusi pada inovasi teknologi di AS. dan di seluruh dunia. ”
Pada acara selanjutnya yang disponsori oleh surat kabar The Hill, Pompeo mengatakan pemerintah juga mencari cara untuk mencegah pencurian data dari TikTok dan perusahaan Cina lainnya. “Apakah itu TikTok atau platform komunikasi, aplikasi, dan infrastruktur Tiongkok lainnya, administrasi ini telah menganggap serius persyaratan untuk melindungi rakyat Amerika agar informasi mereka berakhir di tangan Partai Komunis Tiongkok,” katanya. “Jadi kami bekerja melalui proses di mana semua agensi terkait dan sektor swasta dapat menyampaikan bagian mereka. Kami berharap untuk memiliki serangkaian keputusan segera yang akan mencerminkan pemahaman sentral ini. ”
Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan bahwa pejabat administrasi melihat risiko keamanan nasional yang terkait dengan TikTok, WeChat dan aplikasi lain yang mengumpulkan informasi tentang warga Amerika. Dia mengatakan tidak ada tenggat waktu untuk bertindak, tetapi mengatakan itu kemungkinan berminggu-minggu, bukan bulan.
Tidak jelas berapa banyak karyawan Huawei yang akan terpengaruh. Huawei mengatakan di situs webnya bahwa ia memiliki lebih dari 194.000 karyawan di lebih dari 170 negara dan wilayah.
AS telah memimpin kampanye di seluruh dunia untuk meyakinkan pemerintah asing, khususnya di negara-negara sekutu, untuk menghalangi Huawei dari jaringan telekomunikasi canggih mereka, dengan alasan bahwa membiarkan mereka masuk ke dalam sistem itu akan mengarah pada pelanggaran privasi warga negara mereka. AS juga telah mengancam NATO dan sekutu lainnya dengan pembatasan atau penangguhan dalam berbagi intelijen dan kerja sama jika mereka mengizinkan komponen atau teknologi Huawei dalam jaringan berkecepatan tinggi mereka.
