Korea Utara (Korut) terus menyediakan amunisi untuk Rusia, mendukung Moskow yang memerangi Ukraina tanpa alasan, kata pernyataan pejabat Gedung Putih pada Jumat (20/1).
Pihak Gedung Putih AS menyebut tindakan Korut itu sebagai pelanggaran keras atas resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk Pyongyang.
Koordinator komunikasi strategis bagi Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) John Kirby mengatakan AS telah membagikan informasi intelijen, kepada Panel Ahli DK PBB untuk sanksi Korea Utara, tentang pengiriman amunisi Korea Utara ke Rusia.
Pejabat NSC belum lama ini mengatakan Korut telah mengirimkan amunisi kepada perusahaan militer swasta Rusia, Kelompok Wagner, untuk digunakan di Ukraina.
“Kami jelas mengutuk aksi Korut dan mendesaknya untuk menghentikan pengiriman kepada Wagner secepatnya,” kata Kirby pada konferensi pers harian di Gedung Putih.
“Seperti yang kami nyatakan sebelumnya, pengiriman senjata dari Korut merupakan pelanggaran atas resolusi DK PBB.
Sehingga hari ini (kami) akan memberikan informasi mengenai pelanggaran tersebut kepada panel ahli Komite Sanksi Dewan Keamanan untuk DPRK, tambahnya.
DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea yang merupakan nama resmi Korea Utara.
Dalam tindakan yang langka, NSC juga membagikan gambar satelit gerbong kereta Rusia yang melakukan perjalanan antara Rusia dan Korut pada 18 dan 19 November 2022.
Perjalanan itu disebut Kirby bertujuan untuk pengiriman pertama senjata Korut kepada perusahaan Rusia.
“Saat ini walaupun kami menilai jumlah material yang dikirim ke Wagner tidak mengubah dinamika medan perang di Ukraina, kami perkirakan Wagner akan terus menerima peralatan senjata Korea Utara,” kata Kirby.
Pejabat NSC mengatakan saat ini AS tidak berencana untuk memberikan sanksi tambahan kepada Korut, akan tetapi hal tersebut masih menjadi pilihan.
“Kami tentu saja tidak akan mengesampingkan kemungkinan sanksi tambahan jika itu tampak sesuai dengan pembahasan di PBB,” kata Kirby kepada pers.
Kirby menambahkan bahwa Korut juga terus mengelak dari sanksi, dengan bantuan dari Rusia dan China.
“Tidak setiap negara yang seharusnya mematuhi rezim sanksi benar-benar melakukannya.
Sehingga mereka masih bisa berdagang dengan negara-negara seperti Rusia dan China.
Dan, jelas, itu masalah yang berbeda, tapi mereka bisa menghindari sanksi untuk terus menyalurkan uang ke dalam ekonomi mereka,” kata Kirby.
“Tapi mari kita pertahankan hal ini dalam perspektif.
Ini bukan negara dengan ekonomi yang sedang berkembang.
Ini bukan negara yang kaya dengan cara apa pun atau layak dan fleksibel dalam ekonomi global,” tambahnya.
