Sejak pandemi virus corona merebak pada Maret 2020, Amerika Serikat telah menggunakan aturan kesehatan masyarakat yang dirancang untuk membatasi perebakan penyakit mematikan itu guna mengusir pencari suaka di wilayah perbatasan selatan negara tersebut.
Aturan itu dikenal sebagai “Title 42” dan sejak Maret 2020 telah digunakan lebih dari 2,5 juta kali untuk mengusir migran, meskipun jumlah tersebut juga mencakup mereka yang berulangkali mencoba melintasi perbatasan.
Namun karena putusan hakim, mulai hari Rabu (21/12) pihak imigrasi tidak lagi dapat menggunakan aturan “Title 42” untuk segera mengusir calon pencari suaka.
Perubahan itu terjadi karena melonjaknya orang yang berupaya memasuki Amerika Serikat lewat perbatasan selatan, dan juga niat Partai Republik untuk menjadikan isu imigrasi sebagai isu utama ketika mereka mengambil alih kendali DPR pada Januari 2023 nanti.
Namun juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan “berakhirnya Title 42 tidak berarti pembukaan perbatasan.” “Ini tidak berarti ketika Title 42 berakhir maka kita akan beralih ke Title 8 yang memungkinkan orang-orang dapat mendengar klaim suaka mereka sendiri.
Mereka yang tidak memiliki dasar hukum untuk memasuki Amerika akan dengan cepat dikeluarkan,” ujarnya.
Ia juga mendesak Kongres untuk menyetujui permintaan anggaran sebesar US$3,5 miliar untuk menangani masalah tersebut.
“Kami ingin Kongres memberikan sumber daya tambahan yang kami minta untuk melakukan hal ini (mengatasi arus masuk migran tanpa dokumen.red) dengan cara yang aman, tertib dan manusiawi.
Jika mereka serius, jika Partai Republik di Kongres serius mengamankan perbatasan, maka mereka sedianya membantu memastikan agar para petugas DHS memiliki apa yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugasnya,” ujar Jean-Pierre merujuk pada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS).
