Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu mengatakan bahwa pejabat pemerintah daerah akan dikenai sanksi lantaran gagal mencapai target vaksinasi COVID-19 saat negara tersebut berupaya membuka perekonomian.
Filipina, yang mengalami epidemi virus corona terparah di Asia, sejauh ini telah memvaksinasi secara lengkap sepertiga dari 77 juta orang yang memenuhi syarat menerima vaksin.
Duterte menyebutkan bahwa tidak ada alasan mengapa vaksinasi harian tidak dapat ditambah menjadi setidaknya satu juta dari 500.000 semenjak pemerintah mempunyai persediaan vaksin yang cukup.
“Kami melihat garis patahan dalam gambaran keseluruhan program vaksinasi kami.
Saya tidak puas,” kata Duterte dalam rekaman pidato yang diputar pada Rabu.
Duterte mengatakan pejabat daerah “yang tidak menjalankan atau menggunakan dosis yang diberikan kepada mereka melalui cara yang paling tepat guna “akan disanksi dan dimintai pertanggungjawaban.
Presiden tidak menyebutkan jenis sanksi yang dimaksud.
Pemerintah secara bertahap telah melonggarkan pembatasan COVID-19 dan pada Rabu mengumumkan penghapus jam malam yang diterapkan di kawasan ibu kota mulai Kamis.
Duterte meminta polisi dan militer agar menggunakan pesawat dan helikopter untuk mempercepat distribusi vaksin ke provinsi-provinsi.
