Sementara mantan Presiden Amerika Donald Trump menghadapi 37 dakwaan federal dan kemungkinan hukuman penjara yang lama jika terbukti bersalah, Fraksi Republik di DPR AS menggunakan laporan penyelidik khusus untuk memperbarui argumen mereka bahwa penegakan hukum federal dinodai oleh bias politik.
John Durham, yang baru saja menyelesaikan laporannya tentang penyelidikan FBI terhadap kampanye Trump tahun 2016, akan memberikan kesaksian pada hari Rabu (21/6) di hadapan Komite Kehakiman DPR.
Sesi ini berlangsung satu hari setelah Durham bertemu secara tertutup dengan anggota Komite Intelijen DPR.
Walaupun Durham hanya menghasilkan tiga penuntutan – dua di antaranya dinyatakan bebas – dalam penyelidikan empat tahun, laporannya menyoroti agen-agen FBI yang menahan informasi penting dari hakim dan berpendapat bahwa biro itu mengabaikan alasan untuk tidak menyelidiki kampanye Trump.
Partai Republik yang mengendalikan DPR mengatakan mereka masih marah dengan penyelidikan kampanye 2016, yang dikenal sebagai “Crossfire Hurricane,” dan berniat untuk mendorong pembatasan baru pada FBI dengan memperbarui keketatan pengawasan yang dikenal sebagai Section 702 yang dianggap penting oleh intelijen AS dan yang akan kadaluwarsa pada akhir tahun ini.
(Section 702 adalah ketentuan yang memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan terhadap orang asing yang bermukim di luar Amerika Serikat.) Banyak tokoh Demokrat juga menginginkan aturan baru tentang akses apa yang dimiliki FBI untuk mencari data pemantauan terhadap orang asing untuk mencari informasi tentang warga negara dan perusahaan AS.
Permusuhan GOP terhadap Departemen Kehakiman semakin dipicu oleh pengumuman hari Selasa bahwa putra Presiden Joe Biden, Hunter kemungkinan akan terhindar dari hukuman penjara dalam kesepakatan pembelaan atas tuduhan penghindaran pajak dan kepemilikan senjata.
Anggota DPR Partai Republik Jim Jordan dari Ohio, yang mengetuai Komite Kehakiman, mencuit, dengan huruf hurup besar semua, bahwa itu adalah “standar ganda keadilan.” Durham ditunjuk oleh mantan Jaksa Agung William Barr untuk mendalami asal-usul penyelidikan hubungan antara Rusia dan kampanye Trump 2016.
Dia menyimpulkan bahwa FBI bertindak terlalu tergesa-gesa dan tanpa alasan yang cukup untuk melakukan penyelidikan penuh dan menegaskan bahwa biro tersebut lebih berhati-hati terhadap tuduhan bahwa mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton salah menangani informasi rahasia di server email pribadinya.
Durham juga mengatakan FBI mengutip apa yang disebut berkas Steele (hasil penelitian oleh mantan agen mata-mata Inggris Christopher Steele) di depan pengadilan pengawasan utama AS bahkan setelah para penyelidik gagal untuk menguatkan “satu tuduhan substantif” di dalamnya.
Kampanye Clinton sebagian mendanai pembuatan berkas yang dibuat oleh Steele tersebut dan tahun lalu Komite Nasional Demokrat setuju untuk membayar denda $113.000 karena salah melaporkan pengeluaran kampanye untuk penelitian tersebut.
