Presiden Amerika Serikat, yang selalu didampingi oleh seorang pembantu militer yang membawa tas berisi kode peluncuran nuklir, memiliki kewenangan tunggal untuk memerintahkan perang nuklir atau menanggapi serangan nuklir oleh musuh.
Sekarang, sebagian anggota kongres dari partai Demokrat, partai Biden, meminta Presiden Joe Biden agar bersedia menyerahkan kekuasaan tunggal itu.
Memberi satu orang otoritas seperti itu “menimbulkan risiko nyata,” menurut surat yang didukung oleh 31 anggota DPR dari Partai Demokrat.
“Presiden-presiden sebelumnya mengancam akan menyerang negara lain dengan senjata nuklir atau menunjukkan perilaku yang menyebabkan pejabat lain mengungkapkan kekhawatiran tentang keputusan presiden.” Pengiriman surat yang dimotori oleh anggota kongres Jimmy Panetta dan Ted Lieu, keduanya dari California, menyerukan kepada para pejabat, seperti wakil presiden dan ketua DPR, untuk menyetujui perintah peluncuran serangan nuklir sebelum dilaksanakan.
Surat tersebut, yang dikirim ke Gedung Putih pada hari Senin, “mengusulkan beberapa alternatif bagi presiden yang memiliki otoritas tunggal, tidak dapat dicegah dan (merupakan keputusan) final untuk memerintahkan penggunaan senjata nuklir,” kata Jeffrey Lewis, seorang profesor dan direktur Pusat Studi Nonproliferasi James Martin di Lembaga Studi Internasional Middlebury di Monterey, kepada VOA.
“Alternatif lain akan lebih baik daripada aturan yang berlaku saat ini,” tambahnya.
