Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menandatangani perintah eksekutif untuk memasukkan tenaga nuklir dalam bauran energi negara itu.
Keputusan tersebut menyusul kesiapan otoritas untuk menghentikan secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dan setelah upaya sebelumnya gagal karena masalah keamanan.
Perintah 28 Februari yang diumumkan pada Kamis (3/3) dapat menjadi tonggak utama bagi ekonomi yang mengalami pemadaman listrik musiman dan tarif listrik yang tinggi, tetapi akan mengkhawatirkan penentang langkah tersebut.
Diteken tiga bulan sebelum Duterte mengakhiri masa jabatan enam tahun tunggalnya, perintah itu juga mengarahkan panel antarlembaga untuk menyelidiki pembukaan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan (BNPP) yang terbengkalai.
“Pemerintah nasional berkomitmen untuk memasukkan energi tenaga nuklir ke dalam bauran energi negara,” kata perintah itu.
Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi telah mendukung tenaga nuklir dan menyebutnya dapat membantu meringankan masalah pasokan dan biaya tinggi.
Duterte mengatakan tenaga nuklir akan dimanfaatkan sebagai sumber daya beban dasar alternatif yang layak sebab Filipina berupaya untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara untuk membantu mencapai tujuan iklim.
Upaya sebelumnya untuk mewujudkan energi nuklir di Filipina dihentikan lantaran masalah keselamatan, tetapi rencana baru itu didasarkan pada proposal untuk membangkitkan kembali BNPP yang dibangun sebagai tanggapan terhadap krisis energi selama pemerintahan diktator Ferdinand Marcos.
Rampung pada 1984, pembangkit itu ditinggalkan dua tahun kemudian menyusul penggulingan Marcos dan bencana nuklir Chernobyl yang mematikan.
Sejak 2009, BNPP sudah beroperasi sebagai objek wisata guna membantu biaya pemeliharaannya.
“Pemerintahan Duterte akan segera meninggalkan satu warisan yang buruk dan menyiapkan kita untuk cerita menyeramkan lainnya seperti Chernobyl dan Fukushima,” kata juru kampanye Greenpeace, mengacu kepada bencana-bencana nuklir terburuk di dunia.
Wakil Menteri Energi Gerardo Erguiza Jr mengatakan kerangka peraturan untuk tenaga nuklir masih memerlukan undang-undang dan masa depannya juga bergantung pada agenda pemerintahan selanjutnya.
Putra mendiang diktator, Ferdinand Marcos Jr, yang merupakan calon terdepan dalam pemilihan presiden Mei mendatang, telah mengatakan bahwa ia berencana untuk mengunjungi kembali proyek BNPP, menurut laporan media setempat.
