Filipina harus menemukan cara untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan bahkan tanpa kesepakatan dengan China, kata Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Kamis.
Marcos kemudian menekankan bahwa adalah hak negaranya untuk mengeksploitasi cadangan energi di perairan yang diperebutkan itu.
“Itu penting bagi kami, itulah mengapa kami harus berjuang (untuk apa yang menjadi milik kami) dan mengambil keuntungan jika memang ada minyak di sana,” kata Marcos kepada wartawan.
Pembicaraan tentang eksplorasi energi bersama antara Manila dan Beijing di Laut China Selatan telah dihentikan, kata pemerintah Filipina sebelumnya pada Juni lalu, mengutip kendala konstitusional dan masalah kedaulatan.
“Itulah hambatannya, sulit untuk melihat bagaimana kita bisa menyelesaikannya.
Saya pikir mungkin ada cara lain sehingga tidak harus melalui jalur G-to-G (antar pemerintah),” kata Marcos.
Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pernyataan Marcos muncul setelah Menteri Luar Negeri Filipina mengatakan pada Agustus lalu bahwa Manila terbuka untuk pembicaraan baru dengan China mengenai eksplorasi minyak dan gas dan bahwa kesepakatan dengan China atau negara lain harus mematuhi undang-undang Filipina.
Filipina sangat bergantung pada bahan bakar impor untuk kebutuhan energi mereka sehingga membuat negara itu rentan terhadap guncangan pasokan dan kenaikan harga minyak, yang telah membantu mendorong inflasi mendekati level tertinggi dalam 14 tahun terakhir.
Selama kunjungan tiga hari pada minggu lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan komitmen pertahanan Amerika ke Filipina dan menegaskan kembali dukungan untuk putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim Beijing di Laut China Selatan.
Putusan, yang ditolak oleh China itu, menyatakan bahwa Filipina memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi cadangan energi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil.
Marcos mengatakan pada Kamis ” bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih konkret” untuk diumumkan pada awal tahun depan tentang proposal AS untuk mengakses pangkalan militer Filipina di bawah Perjanjian Kerjasama Pertahanan (EDCA) 2014.
Washington telah mengusulkan penambahan lebih banyak lokasi selain lima lokasi yang sudah tercantum di bawah EDCA, yang memungkinkan rotasi kapal dan pesawat militer AS di pangkalan yang disepakati bersama.
Perusahaan Filipina PXP Energy Corp, yang memegang izin eksplorasi di Reed Bank, wilayah yang disengketakan, telah melakukan pembicaraan dengan China National Offshore Oil Corp (CNOOC) tentang usaha patungan.
Namun, klaim Manila dan Beijing yang saling bertentangan di wilayah Laut China Selatan membuat kedua pihak gagal mencapai kesepakatan untuk melakukan pengeboran lebih lanjut.
