Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, pada Rabu (7/6), mengatakan negara kepulauan itu sedang mengkaji ulang perjanjian kerja sama polisi yang ditandatangani oleh negara itu dengan China pada 2011.
Dalam perjanjian itu, Fiji mengizinkan petugas polisi China ditempatkan di Fiji.
Rabuka berbicara pada konferensi pers di Selandia Baru.
Di sana, ia sedang mendiskusikan pakta pertahanan dengan Perdana Menteri Chris Hipkins, merujuk pada kesediaan Fiji untuk keluar dari perjanjian tersebut, kantor berita Associated Press melaporkan.
“Jika sistem dan nilai kita berbeda, kerja sama apa yang bisa kami dapat dari mereka?” kata Rabuka, mengacu pada China.
“Kita perlu meninjau itu lagi sebelum memutuskan apakah kita kembali ke perjanjian itu, atau jika melanjutkan, kita akan melakukannya dengan cara yang pernah kita lakukan pada masa lalu, bekerja sama dengan mereka yang memiliki nilai-nilai dan sistem-sistem demokrasi yang sama.” Fiji menjadi semakin penting dalam persaingan Amerika Serikat-China yang berkembang untuk mendapatkan pengaruh dan akses ke perairan strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam satu bulan terakhir, AS, India, dan Korea Selatan telah merangkul para pemimpin negara di wilayah kepulauan tersebut.
Pernyataan Rabuka adalah yang terbaru dari rangkaian pernyataan yang mengungkapkan kegelisahan atas nota kesepahaman yang menyerukan agar petugas polisi Fiji menjalani pelatihan di China dan agar petugas polisi China dikerahkan ke Fiji.
