WASHINGTON D.C.
— Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, yang mayoritas dikuasai Partai Republik, Rabu (13/12) menyetujui dengan selisih suara sangat tipis pengesahan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden secara resmi.
Ini merupakan suatu langkah maju dalam penyelidikan terhadap potensi keterlibatan presiden pada kesepakatan bisnis putranya.
Pemungutan suara untuk mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden diloloskan DPR, yang mayoritas dikuasai Partai Republik, dengan suara 221 banding 212.
Sejumlah anggota Partai Republik mengatakan pemungutan suara itu menandai langkah maju yang penting dalam penyelidikan mereka selama beberapa bulan ini terhadap keterlibatan Biden dalam kesepakatan bisnis putranya, Hunter Biden, di luar Amerika.
Ketua Komite Kehakiman di DPR Jim Jordan mengatakan, “Ini adalah isu klasik, sesuatu yang sudah sangat lama terjadi.
Ada politisi yang melakukan hal-hal tertentu, dan langkah itu memberikan manfaat pada keluarganya secara finansial, dan kemudian ada upaya untuk menutupinya.” Hasil keputusan hari Rabu itu memberikan wewenang yang lebih besar kepada Partai Republik di DPR untuk memperoleh dokumen-dokumen dan bukti yang diperlukan dalam penyelidikan itu.
Ketua Komite Pengawas DPR James Comer mengatakan, “Sangat jelas bahwa Gedung Putih telah mengganggu jalannya penyelidikan kami.
Saya kira pesannya hari ini sangat jelas.
Kami berharap mereka mematuhinya.” Tetapi Gedung Putih mengatakan pihaknya telah memenuhi permintaan Partai Republik di DPR.
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, “Mereka telah memperoleh sekitar 100.000 halaman dokumen.
Mereka telah mewawancarai sejumlah saksi selama 40 jam.
Dan dokumen serta saksi-saksi yang mereka minta itu telah membantah berbagai tuduhan palsu yang berulangkali dipertanyakan, alih-alih melakukan pekerjaan untuk rakyat Amerika.” Putra presiden, Hunter Biden, menolak perintah DPR untuk memberikan kesaksian dalam sidang tertutup hari Rabu, dengan mengatakan ia akan memberi kesaksian di depan umum.
Juga bahwa ia tidak pernah mendapat manfaat dari hubungan politik bapaknya.
“Di tengah kecanduan saya ketika itu, saya memang sangat tidak bertanggungjawab pada keuangan saya.
Namun menjadikan hal itu sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan pemakzulan merupakan hal yang sangat tidak masuk akal.
Ini tindakan tidak tahu malu.
Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa ayah saya terlibat secara finansial dalam bisnis saya,” jelasnya.
Jajak pendapat Morning Consult yang dilakukan bulan ini menunjukkan 44 persen warga Amerika mendukung penyelidikan pemakzulan, sementara 40 persen menentangnya.
Anggota DPR dari Partai Republik Robert Garcia mengatakan pemungutan suara menjelang pemilu presiden 2024 itu bermotif politik.
“Mayoritas Partai Republik akan melakukan semua hal untuk memastikan agar Donald Trump terpilih kembali.
Tentu kita semua tahu Donald Trump yang memimpin semua proses ini,” komentarnya.
Ketua DPR Mike Johnson mungkin enggan melanjutkan pemungutan suara penuh di DPR yang akan memakzulkan Biden.
Partai Republik hanya memiliki sedikit kendali dalam dewan itu menjelang tahun pemilu, dan mereka tahu persis pemakzulan akan menimbulkan risiko politik bagi sebagian anggota Partai Republik yang berada di distrik-distrik yang memiliki perbedaan pandangan sangat tajam.
