Sebuah komite di DPR Amerika Serikat yang berusaha memperoleh catatan finansial Donald Trump telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri litigasi atas masalah tersebut dan mewajibkan perusahaan akunting mantan presiden itu untuk menyerahkan beberapa catatan kepada panel DPR.
Ketua komisi itu Carolyn Maloney mengumumkan persetujuan itu pada Kamis (1/9).
Persetujuan tersebut menyusul keputusan yang dibuat oleh pengadilan banding federal di Washington pada Juli, yang mempersempit lingkup catatan yang bisa diperoleh Kongres.
Kasus tersebut sudah berlangsung sejak mulai dari April 2019, ketika Komisi DPR untuk Bidang Pengawasan dan Reformasi meminta catatan kekayaan Trump dari perusahaan akunting Mazars USA.
