Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (4/11) masih terbelah tentang cara menangani peluncuran rudal balistik Korea Utara yang terus berlanjut.
Para anggota pemegang hak veto di dewan tersebut gagal menjembatani perbedaan.
Amerika Serikat menegaskan dalam sebuah sesi bahwa 13 dari 15 anggota DK PBB telah bersepakat untuk mengambil tindakan hukuman terhadap Korut, yang terus melanjutkan uji peluncuran rudal balistik yang bertentangan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.
Namun, Pyongyang telah menikmati “selimut perlindungan” dari dua anggota DK PBB lainnya, kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Dia mengacu pada China –penyokong utama Korut– dan Rusia.
“Momen ini menuntut persatuan dari Dewan Keamanan,” kata Thomas-Greenfield.
China dan Rusia berpendapat bahwa latihan militer bersama oleh AS dan Korea Selatan telah meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.
“Kegiatan peluncuran rudal DPRK baru-baru ini tidak terjadi dengan sendirinya tanpa penyebab, dan peluncuran itu secara langsung berhubungan dengan kata-kata dan perbuatan pihak-pihak terkait,” kata Duta Besar China Zhang Jun.
DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea adalah nama resmi Korut.
Duta Besar Jepang untuk PBB Kimihiro Ishikane mendesak DK PBB untuk bertindak sebagai satu kesatuan.
Dia mengatakan bahwa pelanggaran Korut terhadap resolusi-resolusi sebelumnya “sejalan dengan tidak adanya tindakan dari Dewan Keamanan sejak lama karena sikap negatif dari beberapa anggota dewan”.
Sejak uji coba nuklir pertama Korut pada 2006, DK PBB telah mengadopsi sejumlah resolusi yang melarang negara itu melakukan peluncuran rudal balistik.
Pyongyang telah menguji berbagai rudal lebih sering daripada sebelumnya, dan peluncuran rudal pada Kamis (3/11) menandai uji coba rudal Korut ke-30 pada tahun ini.
Pada Oktober, DK PBB gagal mengambil tindakan terkoordinasi, seperti mengadopsi sebuah pernyataan bersama untuk menyikapi Korut yang menembakkan rudal balistik ke Samudra Pasifik yang terbang di atas Jepang.
Pada Mei, China dan Rusia memveto resolusi DK PBB, yang dirancang AS untuk memperkuat sanksi ekonomi terhadap Korut.
