Dewan Keamanan PBB pada Jumat (9/12) mengadopsi draf resolusi yang mengecualikan bantuan kemanusiaan dalam pemberlakuan sanksi, yang diusulkan Irlandia dan Amerika Serikat.
Sebanyak 14 negara mendukung resolusi tersebut, sedangkan India abstain.
“Adopsi kemanusiaan untuk rezim sanksi PBB ini menjadi sebuah kemenangan bagi orang-orang yang membutuhkan di seluruh dunia dan pekerja bantuan kemanusiaan yang berupaya menjangkau mereka,” kata misi AS untuk PBB di Twitter.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyambut baik adopsi tersebut, seraya mengatakan bahwa negaranya “berkomitmen” memenuhi kebutuhan manusia yang paling rentan di dunia.
“Bantuan kemanusiaan menyelamatkan nyawa.
Resolusi ini memastikan bahwa (bantuan) itu akan selalu difasilitasi,” kata misi Irlandia di Twitter.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menggambarkan adopsi tersebut sebagai sebuah “langkah penting yang memungkinkan kiriman makanan, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan bebas hambatan, seraya menegakkan sanksi keras – (hal ini) sangat penting untuk mendorong tujuan kebijakan luar negeri kami.” Sekitar 339 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan hampir 50 juta orang berada di ambang kelaparan, ungkap Blinken.
Dia juga menyanjung resolusi tersebut, yang “akan membantu memfasilitasi kiriman bantuan dan barang yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa di seluruh dunia.” “Kami berharap dapat bekerja sama dengan Negara-Negara Anggota dan para aktor kemanusiaan lainnya untuk menjamin bahwa bantuan tetap dapat menjangkau mereka yang membutuhkan, sembari mempertahankan integritas sanksi yang membantu mendorong perdamaian dan keamanan global,” tulisnya lewat pernyataan.
Organisasi kemanusiaan seperti Komite Internasional Palang Merah, yang sudah lama mengampanyekan hal itu, mengatakan bahwa jutaan orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan tinggal di negara-negara yang terkena dampak, dari Yaman hingga Afghanistan.
