Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggunakan peringatan “Bloody Sunday” atau Minggu Berdarah di Selma, untuk menegaskan kembali komitmen pada sebuah tonggak demokrasi.
Ia menggaungkan kembali momen penting dari gerakan hak-hak sipil, ketika ia tidak mampu mendorong peningkatan perlindungan hak pilih lewat Kongres dan Mahkamah Agung konservatif yang telah meremehkan undang-undang penting pemungutan suara.
“Selma adalah sebuah tonggak penting.
Hak untuk memilih …
suara kita yang diperhitungkan adalah ambang batas demokrasi dan kebebasan.
Dengan itu, apa pun yang mungkin terjadi,” kata Biden kepada 1.000 orang lebih yang duduk di satu sisi jembatan Edmund Pettus yang bersejarah.
“Hak mendasar ini masih tetap diserang.
Mahkamah Agung Konservatif telah mencabut Undang-Undang Hak Pilih selama bertahun-tahun.
Sejak pemilihan tahun 2020, terdapat gelombang negara bagian dan belasan undang-undang anti-pemungutan suara yang dipicu oleh kebohongan besar dan para penyangkal pemilu sekarang terpilih untuk menjabat, “kata Biden .
Ketika mencalonkan diri pada tahun 2020, Biden berjanji untuk mengupayakan undang-undang guna meningkatkan perlindungan hak suara.
Dua tahun lalu, ia mengeluarkan rancangan undang-undangnya tahun 2021, yang dinamai sesuai dengan pemimpin hak sipil, mendiang John Lewis, anggota Kongres Georgia.
RUU tersebut mencakup ketentuan untuk membatasi pembentukan distrik kongres secara partisan, mematahkan hambatan untuk memilih dan membawa transparansi pada sistem keuangan kampanye yang memungkinkan donor kaya mendanai kegiatan politik secara anonim.
RUU itu berhasil lolos di DPR yang dikendalikan oleh Partai Demokrat, tetapi gagal memperoleh 60 suara yang diperlukan untuk maju ke Senat meskipun Senat berada di bawah kendali partai Biden.
Dengan Partai Republik sekarang mengendalikan DPR, pengesahan undang-undang semacam itu sangat mustahil.
“Kita tahu kami harus mendapatkan suara di Kongres,” kata Biden, tetapi tampaknya tidak ada jalan yang memungkinkan saat ini.
Kunjungan ke Selma merupakan kesempatan bagi Biden untuk berbicara langsung dengan generasi aktivis hak-hak sipil saat ini.
Banyak yang merasa kecewa karena kurangnya kemajuan pada hak suara dan mereka ingin melihat pemerintahannya tetap menyoroti masalah ini.
