China, pada Kamis (31/3), mengatakan akan memberlakukan pembatasan visa terhadap para pejabat Amerika Serikat (AS) sebagai balasan atas pembatasan visa yang diberlakukan AS terhadap pejabat China.
Sebelumnya pada bulan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan pembatasan visa terhadap sejumlah pejabat China yang dianggap terlibat dalam “aksi penindasan” terhadap minoritas etnis dan agama.
Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, tidak mengatakan siapa saja pejabat AS yang akan terkena pembatasan tersebut, tetapi mengatakan AS telah berbohong tentang catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan China.
“AS menggunakan alasan HAM untuk merekayasa kebohongan jahat dan memanfaatkannya sebagai alasan untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri China, mencoreng citra China, dan menekan para pejabat China,” kata Wang.
“Tindakan ini tidak memiliki dasar moral dan secara serius melanggar hukum internasional serta norma-norma dasar dari hubungan internasional.
China secara tegas menentang hal itu.” AS dan negara-negara Barat lain telah menuduh Beijing melakukan genosida terhadap minoritas Uighur Muslim di provinsi Xinjiang, China.
Beijing berulang kali menampik menampik tuduhan itu.
