JAVAFX – Senat Amerika Serikat dengan suara bulat mengeluarkan undang-undang pada hari Selasa (19/11) waktu setempat yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di Hong Kong di tengah tindakan keras terhadap gerakan protes pro-demokrasi, menarik kecaman dari Beijing.
Setelah melalui pemungutan suara untuk mengeluarkan “Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” kemudian akan pergi diserahkan dan untuk disahkan ke DPR, yang menyetujui versinya sendiri bulan lalu. Kedua kamar harus mengerjakan perbedaan mereka sebelum undang-undang apa pun dapat dikirim kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertimbangannya.
“Orang-orang Hong Kong melihat apa yang akan terjadi – mereka melihat upaya terus-menerus untuk mengikis otonomi dan kebebasan mereka,” kata Senator Republik Marco Rubio pada debat Senat yang singkat dan menuduh Beijing berada di belakang “kekerasan dan penindasan” di pusat keuangan Asia.
Senat AS mengeluarkan undang-undang kedua, juga dengan suara bulat, yang akan melarang ekspor amunisi pengontrol massa kepada pasukan polisi Hong Kong. Ini melarang ekspor barang-barang seperti gas air mata, semprotan merica, peluru karet dan senjata bius.
Di bawah undang-undang Senat pertama, Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo harus menyatakan setidaknya sekali setahun bahwa Hong Kong telah mempertahankan otonomi yang cukup untuk memenuhi syarat untuk pertimbangan perdagangan AS yang meningkatkan statusnya sebagai pusat keuangan dunia. Ini juga akan memberikan sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong.
Tidak ada tanggapan langsung dari Gedung Putih atau Trump belum mengatakan setuju atas RUU HAM Hong Kong. Seorang pejabat AS mengatakan bahwa tidak ada keputusan yang dibuat, tetapi suara Senat yang bulat dapat membuat veto lebih sulit bagi presiden Republik.
Pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan jika langkah itu sampai ke meja Trump mungkin akan ada perdebatan sengit antara para pembantu Trump khawatir itu dapat merusak pembicaraan perdagangan dengan China dan mereka yang percaya sudah saatnya mengambil sikap melawan China pada hak asasi manusia dan status Hong Kong.
Di Beijing pada hari Rabu, Cina mengutuk pengesahan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, dan berjanji langkah-langkah balasan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.
Juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa “Tindakan ini mengabaikan fakta dan kebenaran, menerapkan standar ganda dan secara terang-terangan mencampuri urusan Hong Kong dan urusan internal Cina lainnya.”
“Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional. Tiongkok mengutuk dan dengan tegas menentangnya. Amerika Serikat harus segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan internal Cina lainnya, atau “konsekuensi negatifnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri,” tambah Geng.
Pompeo mengatakan pada hari Senin bahwa Amerika Serikat sangat prihatin dengan kerusuhan dan kekerasan Hong Kong yang semakin dalam, mendesak pemerintah kota untuk mengatasi masalah publik dan China untuk menghormati janji-janji yang dibuatnya untuk mempertahankan kebebasan setelah mengambil kembali wilayah itu dari kekuasaan Inggris pada tahun 1997.
Pompeo membahas masalah ini lagi pada hari Selasa sebelum meninggalkan Amerika Serikat untuk pertemuan NATO di Brussels.
Para demonstran marah pada apa yang mereka lihat sebagai campur tangan Cina dalam kebebasan yang dijanjikan ke Hong Kong ketika Inggris mengembalikannya ke China.
Para pembantu Senat mengatakan mereka berharap undang-undang itu pada akhirnya akan bergerak maju sebagai amandemen RUU pertahanan besar-besaran, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, diperkirakan akan disahkan Kongres akhir tahun ini.
Demonstran di Hong Kong telah melakukan protes di jalan-jalan di tengah meningkatnya kekerasan dan kekhawatiran bahwa Beijing akan meningkatkan tanggapannya untuk menghentikan pembangkangan sipil.
Bulan ini kementerian luar negeri mengatakan Cina telah mengajukan “perwakilan tegas” dengan Amerika Serikat tentang undang-undang tersebut dan mendesak agar tidak disahkan menjadi undang-undang.
Trump menimbulkan pertanyaan tentang komitmennya untuk melindungi kebebasan di Hong Kong ketika ia merujuk pada bulan Agustus lalu sebagai protes massa jalanan sebagai “kerusuhan” yang menjadi masalah yang harus ditangani oleh China.
Trump sejak itu mendesak China untuk menangani masalah ini secara manusiawi, memperingatkan bahwa segala hal buruk yang terjadi di Hong Kong dapat melukai pembicaraan untuk mengakhiri perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia.
