Sudan menjadi tonggak ujian penting dalam target kebijakan luar negeri utama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk memperkuat demokrasi di seluruh dunia, yang menurut pandangannya bisa melemahkan para pemimpin korup dan membuat negara-negara lebih mampu berdiri tegak sebagai benteng melawan pengaruh asing, lansir surat kabar The New York Times (NYT) belum lama ini.
Namun kenyataannya, “Pada 23 April para diplomat AS yang sama yang telah terlibat dalam negosiasi di Sudan tiba-tiba menutup kedutaan besar dan melarikan diri dari Khartoum dengan penerbangan helikopter rahasia malam hari ketika negara itu berpotensi terperosok ke dalam perang saudara,” tulis laporan NYT.
“Pertanyaan mendesak di inti krisis ini adalah apakah AS salah memperhitungkan sulitnya memperkenalkan demokrasi di negara yang telah lama dipimpin oleh pemerintahan militer, serta risiko bernegosiasi dengan orang-orang kuat yang berbicara tentang demokrasi namun tidak pernah mewujudkannya,” masih kata laporan itu.
Beberapa diplomat senior AS “melakukan kesalahan dengan memanjakan para jenderal, menerima tuntutan irasional mereka, dan memperlakukan mereka sebagai aktor politik alami,” kata Amgad Fareid Eltayeb, penasihat perdana menteri Sudan yang digulingkan, Abdalla Hamdok, sebagaimana dikutip laporan itu.
“Itu memenuhi nafsu mereka akan kekuasaan dan ilusi legitimasi mereka,” lanjutnya.
Beberapa pekan lalu, para diplomat AS mengira Sudan berada di ambang kesepakatan terobosan yang akan memajukan transisinya dari kediktatoran militer menuju demokrasi penuh.
Namun, kenyataan yang terjadi ternyata justru sebaliknya, dengan kegagalan kebijakan diplomasi AS di negara ini, imbuh laporan.
