Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (14/9) mengumumkan bahwa dirinya telah menunjuk Penny Pritzker, mantan menteri perdagangan AS, untuk menjadi utusan dalam membantu Ukraina memulihkan perekonomiannya.
Dalam kapasitas barunya sebagai Perwakilan Khusus AS untuk Pemulihan Ekonomi Ukraina, Pritzker akan “bekerja sama erat dengan pemerintah Ukraina, sekutu dan mitra kami, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta,” guna mendorong “upaya AS dalam membantu membangun kembali perekonomian Ukraina,” ungkap Biden.
Mantan menteri perdagangan era pemerintahan Barack Obama berusia 64 tahun itu juga akan mengoordinasikan upaya-upaya yang “saling melengkapi dan saling memperkuat” di antara negara-negara kaya anggota Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7), dan “membantu pemerintah Ukraina melakukan reformasi yang diperlukan untuk memperkuat ekonominya,” ujar Biden.
Menteri Perdagangan AS Penny Pritzker memberi kesaksian di hadapan Subkomite Senat untuk Perdagangan, Keadilan, Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Terkait mengenai permintaan pendanaan dan justifikasi anggaran Tahun Anggaran 2016 untuk Departemen Perdagangan AS, di Capitol Hill di Washington DC, pada 26 Februari 2015.
(Xinhua/Bao Dandan) Pritzker akan bekerja dari Departemen Luar Negeri dan memberikan laporan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Pritzker berencana akan melakukan perjalanan ke Ukraina dalam beberapa pekan ke depan untuk menilai kondisi ekonomi Ukraina dan menggelar pembicaraan dengan para pemimpin politik dan bisnis di negara tersebut, tulis laporan The New York Times AS “berkomitmen untuk memastikan bahwa Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
Dan Menteri Pritzker akan bekerja untuk memastikan hal itu,” ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam jumpa pers rutin departemen tersebut.
Dalam paket bantuan terkini senilai 1 miliar dolar AS untuk Ukraina yang diumumkan AS pekan lalu saat Blinken berkunjung ke Kiev, dana sebesar 203 juta dolar AS akan digunakan untuk mendukung “transparansi dan akuntabilitas” lembaga-lembaga pemerintah Ukraina, “memperkuat upaya-upaya reformasi utama yang berkaitan dengan antikorupsi, supremasi hukum, dan sektor peradilan,” demikian menurut Departemen Luar Negeri AS.
Dana tersebut juga akan digunakan “untuk memungkinkan pemulihan ekonomi di Ukraina, memperkuat praktik-praktik manajemen keuangan publik agar memenuhi standar internasional,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 6 September.
