Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Selasa (16/8), mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengurangan Inflasi atau versi lebih “ringan” dari paket masif Build Back Better yang diajukan Biden dan banyak anggota Partai Demokrat lainnya di 2021.
Biden menyebutnya sebagai sebagai RUU “bersejarah”, di mana melalui RUU itu diatur soal penurunan pengeluaran keluarga di AS, memerangi krisis iklim, mengurangi defisit, hingga akhirnya membuat perusahaan-perusahaan terbesar membayar bagian pajak secara adil.
RUU itu juga mencakup investasi senilai sekitar 400 miliar dolar AS dalam upaya memerangi perubahan iklim, langkah-langkah membuat obat resep lebih terjangkau, dan pajak minimum 15 persen untuk sebagian besar perusahaan yang menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun.
UU tersebut juga akan menghasilkan pendapatan bersih senilai hampir 300 miliar dolar AS selama satu dekade.
Partai Demokrat menggunakan proses legislatif jalur cepat, yang dikenal sebagai rekonsiliasi, dan memungkinkan mereka meloloskan RUU itu tanpa dukungan dari Senat Partai Republik.
Awal Agustus, senat yang terbagi rata antara Partai Demokrat dan Partai Republik itu menyetujui RUU tersebut dengan suara 51 banding 50 sesuai kebijakan partai.
Jumat (12/8), RUU itu disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dengan suara 220 banding 207.
Partai Demokrat bertekad meloloskan ambisi kebijakan domestik mereka sebelum pemilihan umum paruh waktu.
Namun, Partai Republik sangat menentang RUU tersebut, dengan argumen bahwa kenaikan pajak akan membebani bisnis dan pekerja AS serta merugikan perekonomian negara.
“Tahun lalu, Partai Demokrat merampok warga AS dengan membawa ekonomi kita ke dalam inflasi terparah.
Tahun ini, solusi mereka adalah melakukannya untuk kali kedua.
RUU partisan yang disahkan Presiden Biden menjadi UU hari ini sama dengan pajak yang lebih tinggi, tagihan energi yang lebih tinggi, dan audit IRS yang agresif,” kata Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell.
Pemimpin Minoritas DPR AS Kevin McCarthy juga menyalahkan kebijakan pemerintahan Biden tersebut karena menimbulkan inflasi terburuk dalam empat dekade.
“Anda tidak dapat mengenakan pajak dan menggunakan uang tersebut untuk keluar dari krisis inflasi,” kata McCarthy.
The Tax Foundation, sebuah wadah pemikir nonprofit, baru-baru ini berargumen bahwa dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, RUU itu justru berpotensi memperburuk inflasi dengan mendesak kapasitas produktif perekonomian.
Terlepas dari keraguan mengenai pengaruhnya terhadap inflasi, sejumlah organisasi pengawas anggaran memuji RUU tersebut.
Presiden Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab Maya MacGuineas mengatakan anggota parlemen mengirimkan pesan bahwa inilah saatnya untuk mulai bekerja guna mengembalikan anggaran Pemerintah AS ke jalur berkelanjutan.
“RUU ini adalah bukti bahwa ketika sesuatu layak dilakukan, itu layak dibayar, dan mengurangi utang nasional negara kita yang mengkhawatirkan sama pentingnya dengan masalah mendesak lainnya yang kita hadapi,” kata MacGuineas.
RUU baru tersebut lebih kecil dibandingkan dengan RUU belanja sosial Build Back Better senilai 3,5 triliun dolar AS.
Awalnya, Partai Demokrat hendak mengajukan RUU Build Back Better itu di 2021.
Pada November 2021, DPR AS meloloskan paket belanja senilai sekitar 2 triliun dolar AS, namun paket itu tidak mendapatkan dukungan dari Senator Joe Manchin dari West Virginia, Sementara itu pada Juli 2022, Manchin dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan akan menghidupkan kembali revisi RUU itu, dengan dukungan dari anggota inti Partai Demokrat lainnya yakni Senator Kyrsten Sinema.
