Presiden Amerika Joe Biden menyerukan dicapainya konsensus luas di Israel terkait perombakan besar-besaran sistem peradilan yang akan dilakukan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang telah memicu protes nasional.
Parlemen Israel hari Senin (13/2) diperkirakan akan memulai proses perombakan yudisial, yang akan meningkatkan pengaruh pemerintah dalam memilih hakim, namun melemahkan kekuasaan Mahkamah Agung untuk memutuskan undang-undang atau memberlakukan aturan terhadap eksekutif.
Dorongan perombakan itu memicu demonstrasi di seluruh Israel.
Para pengunjuk rasa menyerukan pemerintah untuk memperlambat perombakan itu dan mencapai kesepakatan luas tentang rencana peradilannya.
Beberapa jajak pendapat menunjukkan rencana itu hanya mendapat sedikit dukungan.
Menanggapi pertanyaan surat kabar New York Times, yang terbit hari Minggu (12/2), Presiden Biden mengatakan, “Kejeniusan demokrasi Amerika dan demokrasi Israel adalah keduanya dibangun di atas institusi yang kuat, check and balances (mengontrol dan menjaga keseimbangan) peradilan yang independen.
Membangun konsensus untuk perubahan mendasar sangat penting guna memastikan agar orang-orang mempercayainya sehingga dapat dipertahankan.” Presiden Israel Isaac Herzog hari Minggu memohon kepada Netanyahu untuk menangguhkan rencana untuk merombak sistem yudisial yang kontroversial itu dan sebaliknya mencari titik temu dengan kelompok oposisi.
Herzog menyampaikan permohonan itu dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional.
Netanyahu, yang diadili karena korupsi yang telah dibantahnya, mengatakan diperlukan perubahan untuk memulihkan keseimbangan antara pemerintah, Knesset (parlemen) dan peradilan yang oleh beberapa koalisinya dituduh sebagai kekuatan elit dan melampaui batas kekuasaannya untuk campur tangan dalam politik.
Para kritikus mengatakan perombakan itu akan memberi pukulan fatal bagi demokrasi Israel karena akan mempolitisasi fraksi dan merusak independensi pengadilan.
Ini ditengarai akan membuat korupsi lebih mudah dan membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
Seorang tokoh utama yang mendorong perombakan itu, Menteri Kehakiman Yariv Levin, hari Minggu memperburuk perdebatan yang kian memanas dengan mengatakan saat ini sedang berlangsung kudeta pengadilan oleh kelompok sayap kiri yang menolak menerima hasil pemilu 1 November.
Upaya ini menurutnya dilakukan dengan bantuan dari Mahkamah Agung, hakim dan para pegawai negeri (PNS).
Levin mengacu pada putusan Mahkamah Agung Jumat lalu (10/2) yang memerintahkan Netanyahu dan pemerintahannya untuk mengajukan tanggapan atas petisi yang menuntut perdana menteri dinyatakan tidak mampu atas situasi hukum yang melingkupinya.
Banyak pakar hukum, ekonom, dan mantan pejabat keamanan dan ekonomi, termasuk orang-orang kepercayaan dan penunjukan Netanyahu yang menentang rencana yudisial pemerintah itu.
Kepala Bank Sentral Israel telah mendesak anggota-anggota parlemen untuk menjaga independensi lembaga-lembaga Israel.
Sementara itu, pihak oposisi menyerukan warga untuk bergabung dalam pemogokan umum hari Senin (13/2).
