Pemerintahan Joe Biden, Senin (1/2), meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) untuk membatalkan adu argumen lisan yang akan datang dan menangguhkan langkah selanjutnya dalam dua kasus banding yang tertunda, yang diajukan oleh Donald Trump, pendahulunya dari Partai Republik.
Dua kasus banding itu terkait pendanaan tembok perbatasan Amerika-Meksiko dan kebijakan suaka politik yang disebut “tetap di Meksiko.” Sidang itu dijadwalkan mendengarkan argumen dalam kedua kasus tersebut, masing-masing pada 22 Februari dan 1 Maret.
Pemerintahan Biden telah mengumumkan rencana untuk menghentikan pembangunan tembok perbatasan dan menangguhkan program suaka, yang berpotensi membuat kasus ini diperdebatkan.
Penjabat Jaksa Agung Elizabeth Prelogar meminta para hakim agung untuk menunda pengajuan hukum lebih lanjut dalam kedua kasus itu dan menghapusnya dari kalender argumen lisan karena langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait kedua kebijakan tersebut.
Biden, pada hari pertama menjabat pada 20 Januari lalu, memerintahkan pembekuan proyek pembangunan tembok perbatasan dan mengarahkan kajian ulang tentang legalitas pendanaan dan metode kontrak pembangunan.
Di hari yang sama, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan akan menangguhkan pendaftaran baru dalam program suaka, menunggu tinjauan lebih lanjut.
Kasus tembok perbatasan itu menyangkut tantangan hukum yang menuduh Trump telah melampaui kekuatan konstitusionalnya dan melanggar wewenang Kongres dengan mengalihkan dana militer yang disetujui anggota-anggota Kongres untuk membayar pembangunan tembok tersebut.
Membangun tembok perbatasan merupakan salah satu janji utama Trump ketika berkampanye 2016.
Kebijakan suaka “tetap berada di Meksiko” yang diberlakukan pada 2019 telah memaksa belasan ribu migran di sepanjang perbatasan selatan untuk menunggu di Meksiko, alih-alih memasuki Amerika, sementara klaim suaka mereka diproses.
Dalam kedua kasus, pengadilan yang lebih rendah menentang pemerintahan Trump.
Mahkamah Agung tahun lalu setuju untuk mendengar permohonan banding pemerintah Trump.
Menurut dokumen pengadilan, sejumlah pengacara di American Civil Liberties Union yang mewakili mereka-mereka yang menentang kedua kebijakan itu, mengatakan menyetujui permintaan pemerintah Biden.
Kasus itu adalah sebagian dariyang menunggu keputusan di pengadilan tinggi, yang mayoritas dikuasai hakim konservatif 6 banding 3, yang mungkin berusaha diubah pemerintahan Biden setelah tindakan sebelumnya oleh pemerintahan Trump.
