Presiden Amerika Serikat Joe Biden, pada Kamis (9/3), meluncurkan rencana anggaran pemerintah sebesar $6,8 triliun untuk tahun 2024.
Ia menyerukan belasan inisiatif kebijakan baru dan pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan dan orang-orang kaya.
Namun, pihak oposisi Partai Republik segera mengatakan bahwa rencana tersebut tidak memiliki peluang untuk mendapatkan persetujuan dari Kongres.
Biden, yang merupakan anggota Partai Demokrat yang kini berada dalam masa jabatan pertamanya di Gedung Putih dan berupaya mencalonkan diri kembali pada pemilu tahun depan, meminta lebih banyak dana untuk melawan pengaruh ekonomi dan militer China, anggaran yang lebih besar untuk layanan kesehatan bagi warga AS baik muda maupun tua, program pendidikan baru, dan lebih banyak karyawan untuk Badan Perlindungan Lingkungan negara.
“China adalah satu-satunya pesaing Amerika serikat yang ingin membentuk kembali tatanan internasional dan menggunakan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, serta teknologi untuk melakukannya,” kata Gedung Putih dalam ringkasan anggaran.
Pemaparan rencana anggaran itu disampaikan ketika AS dibayangi perdebatan yang sangat partisan tentang bagaimana menaikkan plafon utang negara sebesar $31,4 triliun — batas jumlah dana yang bisa dipinjam pemerintah untuk membayar tagihannya.
Jika Biden dan Kongres tidak bisa menyepakati kenaikan plafon utang dalam beberapa bulan mendatang, AS untuk pertama kalinya bisa gagal membayar kewajiban utangnya.
Bencana keuangan itu bisa memengaruhi pasar dunia dan meningkatkan pengangguran di Amerika Serikat.
DPR yang dikendalikan Partai Republik telah menyerukan pemotongan dana yang besar, bukan peningkatan, dalam rencana anggaran tahunan di masa depan, seperti yang diajukan Biden selama 12 bulan mulai 1 Oktober, untuk mengendalikan defisit anggaran kronis yang sekarang berjumlah lebih dari $1 triliun per tahun.
Partai Republik mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah telah berada di luar kendali, dan program individu harus dipangkas atau dihilangkan dengan tajam.
Sebaliknya, Biden menyerukan kenaikan pajak untuk orang-orang kaya, mereka yang berpenghasilan lebih dari $400,00 setahun, dan pada perusahaan untuk mendanai program baru atau perluasannya.
Partai Republik belum menjelaskan program mana yang akan mereka kurangi atau hapus sepenuhnya, tetapi mengatakan mereka akan melakukannya di bulan depan.
Setelah memperkenalkan rencana anggarannya dalam pidato di aula serikat pekerja di kota timur Philadelphia, Biden menekan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk mengajukan rencananya sehingga keduanya bisa berjalan “selaras” untuk melihat apa yang bisa mereka sepakati.
“Saya siap bertemu dengan ketua DPR kapan saja,” kata Biden.
Direktur Manajemen Kantor Gedung Putih, Shalanda Young, dan Cecilia Rouse, ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, mengatakan kepada wartawan bahwa rencana anggaran Biden ingin membangun apa yang mereka lihat sebagai keberhasilan pada dua tahun pertama pemerintahannya.
“Ini akan meningkatkan sektor manufaktur Amerika Serikat, memberikan cuti berbayar nasional, memotong pajak untuk keluarga pekerja, membuat komunitas kita lebih aman, mendorong terobosan medis …
memberikan program untuk veteran kita dan banyak lagi,” kata Young.
“Itu cara yang tepat untuk terus menumbuhkan ekonomi kita.” “Partai Republik di Kongres terus mengatakan mereka ingin mengurangi defisit.
Tapi mereka belum mengeluarkan rencana komprehensif yang menunjukkan apa yang akan mereka potong,” kata Young.
“Kita tidak tahu sampai mereka mengeluarkan rencananya.
Kita menantikan untuk melihat anggaran mereka sehingga orang Amerika bisa membandingkannya dengan apa yang kami anggarkan.” Pengungkapan prioritas anggaran Biden menjadi bahan perdebatan selama berbulan-bulan.
Anggaran AS jarang disetujui pada awal 1 Oktober setiap tahun fiskal baru, dengan Kongres dan Gedung Putih – tidak peduli partai mana yang mengendalikan kepresidenan atau cabang legislatif – biasanya mereka akan menyetujui untuk melanjutkan pengeluaran pada tingkat saat ini hingga akhirnya mencapai kesepakatan tentang anggaran masa depan.
