Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Selasa (16/11), mengklarifikasi pernyataan yang ia lontarkan tentang Taiwan yang “independen” dengan mengatakan posisi Amerika mengenai kedaulatan China tidaklah mengalami perubahan.
Pernyataan terbaru Biden dalam serangkaian pesan yang beragam tentang Taiwan, sebuah negara demokratis yang berada di luar kendali Beijing, namun diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya, muncul sehari setelah pertemuan puncak secara virtual antara dirinya dengan dengan Presiden China Xi Jinping.
Ketika ditanya apakah pertemuannya dengan Xi Jinping telah membuat kemajuan dalam isu konflik yang melanda China dan Taiwan, yang secara tidak resmi memiliki hubungan dekat dengan AS, Biden mengatakan telah “menjelaskan dengan sangat gamblang” dukungannya atas undang-undang Amerika saat ini.
Di bawah Undang-Undang tentang Taiwan, Amerika tidak mengakui kemerdekaan negara tersebut, namun berkomitmen untuk membantu negara negara kepulauan itu untuk mempertahankan diri.
Akan tetapi Biden, yang sedang dalam perjalanan menuju New Hampshire, mengatakan kepada sejumlah wartawan bahwa, “Taiwan (adalah wilayah yang) independen dan dapat membuat keputusannya sendiri.” Gedung Putih tidak menanggapi permintaan klarifikasi terkait hal yang dimaksud sang presiden.
Kepada wartawan tak lama setelah itu, Biden menyatakan tidak bermaksud melakukan perubahan dalam kebijakan Amerika atas Taiwan.
“Kami tidak akan mengubah kebijakan itu sama sekali,” kata Biden.
“Kami tidak mendorong kemerdekaan.
Kami mendorong mereka untuk melakukan persis seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Taiwan.
Itulah yang kami lakukan.
Biarkan mereka mengambil keputusan sendiri.” Ini adalah ketiga kalinya Biden tampak bertentangan dengan kebijakan Amerika terhadap negara kepulauan itu, di mana sikapnya memberikan kesan penegasan dukungannya terhadap Taiwan.
Berbicara kepada wartawan pada Selasa (16/11), Biden mengatakan telah menekankan kepada Xi bahwa kapal-kapal angkatan laut Amerika tidak akan memasuki perairan teritorial China, namun akan menuntut hak untuk dapat mengakses Laut China Selatan, dan menegaskan bahwa “pihaknya tidak akan merasa terintimidasi”.
