Dalam minggu-minggu pertama menjabat, Presiden AS Joe Biden menghadapi seruan yang meningkat dari sejumlah organisasi hak sipil agar mewujudkan janji-janji kampanyenya dalam mereformasi kepolisian dan peradilan pidana.
“Kami ingin Biden mewujudkan agenda keadilan rasial,” kata Melanie Campbell, presiden dan CEO Koalisi Nasional tentang Partisipasi Warga Kulit Hitam, kepada VOA.
Sementara itu, organisasi-organisasi yang mewakili penegak hukum menuntut diajak berunding dan dimintai pendapat sebelum mandat reformasi apa pun dikeluarkan Gedung Putih.
Sebagai senator AS selama 36 tahun atau enam periode, Biden memperoleh dukungan kuat dari sejumlah organisasi kepolisian.
Sekarang, sebagai presiden, Biden diharapkan menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk komisi nasional untuk membahas penggunaan kekerasan berlebihan oleh petugas penegak hukum.
Lebih luas, Biden berjanji akan mengatasi dan menyelesaikan isu ketidaksetaraan ras di Amerika.
“Saya yakin Presiden Biden akan mengambil langkah-langkah dalam 100 hari pertama pemerintahannya untuk menangani reformasi peradilan pidana,” kata Marc Moriel, presiden dan CEO National Urban League.
Moriel termasuk dalam sekelompok pimpinan hak-hak sipil yang bertemu Biden pada Desember 2020 untuk membahas prioritas kebijakan, termasuk rancangan undang-undang untuk membuat polisi lebih bertanggung jawab pada komunitas yang mereka layani, menetapkan standar kepolisian dan membuat database nasional tentang petugas penegak hukum yang bersalah.
“Kami berharap pemerintah mendorong pengesahan Undang-Undang Keadilan dan Kepolisian di Kongres,” kata Moriel kepada VOA.
Ia menegaskan, satu-satunya cara mengubah penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi adalah dengan “undang-undang federal yang tegas.”
