Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menegaskan Israel harus melindungi warga sipil Jalur Gaza yang terkepung, kata Gedung Putih pada Kamis waktu setempat.
Biden menandaskan Israel harus “memisahkan mana penduduk sipil dan mana Hamas termasuk melalui jalur yang membuat orang bisa pindah dengan aman dari wilayah berbahaya itu,” kata Gedung Putih.
“Presiden menggarisbawahi pentingnya berlanjut dan berkesinambungannya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Dia menyambut baik keputusan yang dikeluarkan Israel baru-baru ini yang memastikan jumlah bahan bakar akan memenuhi kebutuhan yang diperlukan, namun menekankan bahwa masih lebih banyak lagi bantuan sangat dibutuhkan secara menyeluruh,” kata Gedung Putih.
“Presiden menyampaikan keprihatinan mendalamnya terhadap sandera yang masih berada di Gaza.
Ia menegaskan kembali bahwa ICRC harus diizinkan mendapat akses kepada sisa sandera yang disekap teroris Hamas,” tambah Gedung Putih.
Seruan tersebut muncul ketika para pejabat Gaza mengungkapkan setidaknya 17.177 orang tewas sejak Israel memulai perang di wilayah pesisir tersebut sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober.
Mayoritas korban tewas di Gaza atau sekitar 70 persen adalah perempuan dan anak-anak.
Lebih dari 46 ribu lainnya terluka.
Sudah 1,9 juta orang mengungsi, atau 85 persen dari total penduduk Gaza.
Menurut PBB, kebanyakan dari mereka kekurangan kebutuhan seperti makanan, air, tempat tinggal layak dan fasilitas sanitasi, serta perawatan medis.
Dalam percakapan telepon terpisah dengan Raja Yordania Abdullah, Biden “menegaskan kembali komitmennya untuk memfasilitasi penambahan dan keberlanjutan pengiriman bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan warga sipil di Gaza, dan berterima kasih kepada Yang Mulia atas kemitraan besar Yordania dalam upaya ini.” “Presiden dan Raja Abdullah menegaskan komitmen mereka untuk bekerja sama dan dengan mitra regional lainnya untuk menciptakan kondisi perdamaian yang tahan lama dan berkelanjutan di Timur Tengah termasuk pembentukan negara Palestina,” kata Gedung Putih.
