Presiden AS Joe Biden, pada Selasa (3/10), menghubungi sekutu-sekutu utamanya untuk meyakinkan mereka akan berlanjutnya dukungan AS bagi Ukraina, bahkan ketika kekacauan politik terbaru di Washington membuat bantuan militer bagi Kyiv semakin terancam.
Biden berbicara dengan para pemimpin negara-negara Barat untuk menenangkan kegelisahan mereka, setelah bantuan tambahan bagi Ukraina tidak dimasukkan ke dalam undang-undang anggaran sementara yang disepakati Kongres AS untuk menghindari penutupan pemerintahan (government shutdown) pada Sabtu (30/9) lalu, di tengah tentangan dari anggota garis keras Partai Republik.
Akan tetapi, harapan Biden – seorang politisi Partai Demokrat – untuk segera meloloskan RUU baru demi membantu Ukraina menjadi berantakan tak lama setelah DPR AS mencopot Kevin McCarthy dari kursi ketua DPR, setelah dipicu oleh mosi pengosongan jabatan yang diajukan para anggota garis keras kubu Republik.
Dengan gejolak politik yang mengancam terhambatnya proses legislasi, Biden mendesak dilakukannya pemilihan ketua DPR baru sesegera mungkin untuk menghadapi “tantangan mendesak yang dihadapi bangsa kita,” kata Gedung Putih.
Presiden AS itu sebelumnya menelepon pemimpin Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rumania, Uni Eropa, NATO dan menteri luar negeri Prancis.
“Presiden Biden menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk mendukung Ukraina selama diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya, di mana para pemimpin lain juga menyuarakan komitmen mereka,” kata Gedung Putih.
‘Tidak Berada di Pihak Kita’ Namun Gedung Putih sendiri telah memperjelas urgensi situasi ini.
Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby memperingatkan bahwa apabila bantuan tambahan tidak disetujui, maka dana yang ada untuk membantu Ukraina melawan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin hanya akan bertahan selama “beberapa bulan.” “Waktu tidak berada di pihak kita,” kata Kirby kepada wartawan.
Hilangnya pendanaan tidak hanya akan merugikan Ukraina di medan perang, tetapi juga “membuat Putin percaya bahwa dia bisa menunggu.” Pentagon mengatakan pihaknya dapat terus memenuhi kebutuhan militer Ukraina “sedikit lebih lama” dengan bantuan yang sudah lebih dulu disetujui.
Sekutu segera menindaklanjuti pembicaraan telepon itu dengan menunjukkan persatuan dengan Biden, yang negaranya sejauh ini menjadi pemasok bantuan terbesar ke Ukraina.
Washington telah memberikan bantuan militer senilai lebih dari $43 miliar ke Kyiv sejak Moskow melancarkan invasi skala penuhnya Februari 2022.
Kongres telah menyetujui bantuan senilai total $113 miliar, termasuk berupa bantuan kemanusiaan.
Kantor Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa Biden “ingin meyakinkan sekutunya tentang berlanjutnya dukungan Amerika untuk Ukraina” setelah drama penutupan pemerintahan.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak berterima kasih kepada Biden atas “kepemimpinannya,” dan menambahkan bahwa dukungan Barat akan terus berlanjut “selama diperlukan.” Pemimpin NATO Jens Stoltenberg “menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi Ukraina” dan menambahkan bahwa anggota aliansi itu “berbagi beban secara adil.” ‘Negara yang Sangat Dibutuhkan’ Rusia mengomentari dengan pedas kekacauan di Washington.
Kremlin mengatakan pada Senin (2/10) bahwa war fatigue atau rasa lelah menghadapi perang di kalangan negara-negara Barat akan semakin berkembang akibat ketidakpastian dukungan Amerika Serikat bagi Ukraina.
Biden telah mengatakan bahwa peran global AS sedang dipertaruhkan.
Melalui media sosial, ia mengatakan, “kita adalah negara yang sangat dibutuhkan di dunia – mari kita bertindak selayaknya.” Bantuan untuk Ukraina kini tampaknya akan tersandera oleh politik AS setahun menjelang pemilu, ketika sayap garis keras Partai Republik yang melengserkan Ketua DPR Kevin McCarthy menjadikan penghentian aliran bantuan untuk Ukraina sebagai agenda utama mereka.
Kekacauan itu terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy baru saja mengunjungi Washington pada September lalu untuk memohon agar dukungan terus diberikan.
Oposisi di kalangan Partai Republik garis keras telah semakin besar lebih dari satu setengah tahun sejak invasi Rusia, termasuk di kalangan pemilih.
Jajak pendapat ABC/Washington Post yang dirilis pada 24 September lalu menunjukkan bahwa 41% responden menganggap AS melakukan terlalu banyak upaya untuk mendukung Ukraina.
Angka itu naik dari 33% yang tercatat pada Februari 2023 dan melonjak dari 14% pada April 2022.
Keraguan terhadap persatuan negara-negara Barat juga meningkat setelah Slowakia memilih pemimpin populis Robert Fico – yang berjanji akan mengakhiri dukungan militer bagi Ukraina – sebagai perdana menteri baru negara itu akhir pekan lalu.
