Dengan sisa beberapa hari sebelum AS terancam gagal membiayai berbagai kewajiban finansialnya – sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengacaukan perekonomian global, Presiden AS Joe Biden mengomentari negosiasi kenaikan plafon utang dari Rose Garden di Gedung Putih.
Ia bersikeras menyatakan, “tidak akan ada default,” alias kondisi gagal bayar.
Biden menyatakan pada hari Kamis (25/5) bahwa negosiasi antara staf Gedung Putih dan para pemimpin Kongres sedang berlangsung dan “membuat kemajuan,” meski ia mengaku masih terdapat sejumlah ketidaksepakatan penting.
Meski demikian, Biden mengatakan bahwa ketidaksepakatan itu kini berkisar soal perselisihan soal akan seperti apa anggaran ke depan, bukan soal apakah AS akan gagal membayar utang-utangnya atau tidak.
“Negosiasi kami dengan Ketua DPR McCarthy yaitu mengenai akan seperti apa anggaran nanti, bukan soal gagal bayar,” kata Biden.
“Ini tentang dua sisi Amerika yang berbeda pandangan,” ujarnya.
Biden mengatakan, kedua sisi telah “sepakat (bahwa) tidak akan ada default.” “Satu-satunya cara untuk maju adalah dengan sebuah perjanjian bipartisan,” tambahnya.
“Dan saya percaya kami akan mencapai sebuah kesepakatan yang memungkinkan kami untuk bergerak maju dan melindungi warga Amerika yang sudah bekerja keras.” Negosiasi selama berminggu-minggu antara Partai Republik dan Gedung Putih itu belum menelurkan kesepakatan apa pun – sebagian karena pemerintahan Biden menolak bernegosiasi dengan McCarthy terkait plafon utang, dengan alasan tidak ingin menyandera keyakinan penuh bangsa dan kredit negara demi meloloskan agenda salah satu partai.
McCarthy menahan dukungan partainya untuk menaikkan plafon utang demi mendapatkan tuntutan Partai Republik berupa pemangkasan anggaran besar-besaran.
Gedung Putih telah menawarkan untuk menyamakan jumlah anggaran tahun 2024 dengan tahun ini dan membatasi anggaran belanja tahun 2025, namun pemimpin Partai Republik itu mengatakan itu saja tidak cukup.
Perundingan hari Rabu (24/5) berlangsung hingga tengah malam.
Dengan semakin dekatnya tenggat, kedua pihak kini menghadapi kemungkinan krisis, karena waktu untuk menyusun dan menggolkan rancangan undang-undang tentang kenaikan plafon utang di kongres semakin habis sebelum kemungkinan gagal bayar pada 1 Juni mendatang.
