Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendorong pemimpin Tunisia melakukan reformasi untuk menanggapi harapan rakyat negeri itu akan “kemajuan demokrasi”, kata Departemen Luar Negeri AS hari Minggu (21/11), hampir empat bulan setelah Presiden Kais Saied merebut kekuasaan politik Tunisia.
Pekan lalu, Saied mengaku bekerja nonstop untuk menyusun jadwal reformasi demi meredam kritik yang berkembang di dalam dan luar negeri sejak ia membubarkan kabinetnya, menskors parlemen Tunisia dan mengambil alih kekuasaan pada Juli.
Ribuan warga berunjuk rasa di dekat gedung parlemen di ibu kota negara itu minggu lalu.
Mereka menuntut Saied menghidupkan kembali parlemen, sementara para pendonor asing utama, yang bantuan keuangannya diperlukan untuk membuka paket penyelamatan Dana Moneter Internasional (IMF) bagi perekonomian negeri, mendesaknya untuk kembali ke tatanan konstitusional yang normal.
“Menlu mendorong proses reformasi yang transparan dan inklusif untuk mengatasi tantangan politik, ekonomi dan sosial Tunisia yang signifikan, dan untuk merespons aspirasi rakyat Tunisia akan kemajuan demokrasi yang berkelanjutan,” menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS mengenai pembicaraan Blinken dan Saied melalui telepon.
Pernyataan itu juga menyebut Blinken dan Saied mendiskusikan perkembangan terakhir di Tunisia, termasuk pembentukan pemerintahan baru dan langkah-langkah untuk meringankan kondisi perekonomian.
Keterangan dari lembaga kepresidenan Tunisia menyatakan sebelumnya bahwa AS akan menawarkan dukungan bagi Tunisia setelah pihaknya mengumumkan tanggal pelaksanaan reformasi politik.
Saied merebut kekuasaan hampir seluruh kelembagaan pada bulan Juli dalam aksi yang disebut pihak oposisi sebagai sebuah kudeta, satu dekade setelah terjadinya pemberontakan pro-demokrasi pertama – dan satu-satunya yang sukses – dalam gelombang revolusi Arab (Arab Spring), sebelum mengangkat perdana menteri baru dan mengumumkan dirinya akan memerintah menggunakan dekrit.
Saied membela pengambilalihan kekuasaan itu sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri kelumpuhan pemerintahan setelah kekisruhan politik dan stagnansi ekonomi selama bertahun-tahun.
Ia juga berjanji akan menegakkan hak dan kemerdekaan yang diperoleh dalam revoluasi tahun 2011.
