Kementerian Luar Negeri China, Jumat (27/5), menuduh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken “menodai” negara itu, setelah pejabat Amerika itu menyampaikan pidato yang menyerukan tindakan untuk mengimbangi pengaruh Beijing.
Dalam pidato yang sudah lama ditunggu-tunggu itu, yang disebut sebagai pernyataan paling komprehensif hingga saat ini tentang China oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, Blinken mengatakan Beijing merupakan “tantangan jangka panjang paling serius bagi tatanan internasional.” China belakangan ini menghadapi serangkaian peringatan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Barat-nya terkait pengaruh Beijing yang semakin besar dan ambisi-ambisi globalnya.
Dalam pidatonya pada hari Kamis, Blinken memperingatkan bahwa China berniat mengubah tatanan internasional dan meminta negara-negara untuk mempertahankan status quo.
Ia juga menuduh Beijing meningkatkan ketegangan soal Taiwan — sebuah pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim China sebagai wilayahnya — dan mengatakan bahwa Beijing telah “memutus hubungan Taiwan dengan negara-negara di seluruh dunia dan (sedang) menghalanginya untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional.” Beijing mengecam pidato Blinken dengan marah pada hari Jumat, dengan mengatakan bahwa pidato itu “menyebarkan informasi palsu, membesar-besarkan ancaman China, mencampuri urusan dalam negeri China, dan menodai kebijakan dalam dan luar negeri China.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan kepada wartawan bahwa China “dengan tegas membantah” pidato tersebut.
Ia mengatakan, pidato itu menunjukkan Washington berusaha untuk “menahan dan menekan perkembangan China dan mempertahankan hegemoni dan kekuasaan AS.” Washington baru-baru ini meluncurkan kerangka perdagangan baru yang longgar di seluruh Asia dan telah membentuk forum dengan Uni Eropa untuk menetapkan standar-standar teknologi.
Upaya tersebut bertujuan untuk menyatukan negara-negara yang berpikiran sama karena China mendominasi bidang-bidang baru seperti kecerdasan buatan.
Blinken mengakui konsensus yang berkembang bahwa negara-negara lain tidak dapat mengubah arah pergerakan China, dengan mengatakan bahwa di bawah Presiden Xi Jinping, China telah menjadi “lebih represif di dalam negeri, lebih agresif di luar n
