Gelaran Bali Civil Society and Media Forum kembali menyoroti pentingnya peran media dan masyarakat sipil dalam praktik demokrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah.
“Saat berbicara soal demokrasi, perspektif media dan masyarakat sipil merupakan bagian yang esensial,” kata Faizasyah saat membuka BCSMF ke-5 di Nusa Dua, Bali, Selasa.
BCSMF sendiri, yang berlangsung pada 6-7 Desember, merupakan acara yang mendahului gelaran Bali Democracy Forum (BDF) dan melibatkan pilar masyarakat madani dan media.
Keduanya mengusung tema yang sama yakni ‘Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity’.
Faizasyah menggarisbawahi peran penting media dan masyarakat sipil, terutama di tengah situasi dunia yang tengah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yakni ancaman eksistensial yang diakibatkan oleh bencana yang disebabkan oleh manusia seperti peperangan hingga perubahan iklim.
“Kita juga menghadapi kemunduran dan hambatan dalam komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030,” tambahnya.
Selain itu, ada pula tantangan terkait dunia yang kian terpecah akibat rivalitas dan ketegangan geopolitik.
Menurutnya, tekanan terkait inflasi juga memperpanjang dampak yang dibawa oleh pandemi terhadap demokrasi, sehingga dibutuhkan kerja sama dan pemerintahan internasional yang diperkuat untuk memastikan bahwa ketersediaan barang publik (public goods) dapat dipastikan bagi semua orang.
Faizasyah menjelaskan bahwa forum BCSMF menyediakan wadah bagi masyarakat sipil dan praktisi media untuk mendiskusikan demokrasi secara detil.
Untuk diskusi tersebut, Faizasyah dalam pembukaannya menyebutkan empat poin diskusi, yang pertama adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat nilai-nilai fundamental demokrasi, pluralisme, dan inklusivitas.
Kedua adalah pentingnya memperkuat kepemimpinan demokratis melalui dialog dan tanggung jawab bersama.
Poin ketiga adalah pentingnya mempromosikan semangat solidaritas, dan keempat yakni kebutuhan mendesak untuk melancarkan upaya promosi nilai-nilai dan proses demokratis di tengah lanskap global yang berubah.
Berbagai pandangan yang mungkin dimiliki oleh para peserta pun dapat didiskusikan dalam forum tersebut.
Acara itu diikuti oleh media dan masyarakat madani dari 15 negara, termasuk Inggris, Maladewa, Sri Lanka, Jerman, Malaysia, Spanyol, dan Korea Selatan.
Perwakilan dari Dewan Pers Timor Leste juga turut menghadiri BCSMF sebagai peserta.
Pertemuan BCSMF ke-5 itu dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy.
Selain itu, turut berpartisipasi dalam kerja sama pelaksanaan acara tersebut adalah sejumlah mitra organisasi masyarakat madani (CSO), yakni Friedrich-Ebert-Stiftung, Westminster Foundation for Democracy, dan Asia Democracy Research Network.
