Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Jumat, menekankan pentingnya menjaga dan mempromosikan suasana yang kondusif untuk negosiasi Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan.
Mereka juga menyambut langkah-langkah praktis yang dapat mengurangi ketegangan dan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan di kawasan tersebut.
“Kami menekankan perlunya membangun kepercayaan dan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan, antara lain, kepercayaan dan keyakinan antara para pihak, dan kami menegaskan kembali pentingnya menegakkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” menurut pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 (56th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM).
Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) merupakan hukum dan peraturan komprehensif mengenai samudera dan lautan di dunia yang menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan samudera dan sumber dayanya.
Disebutkan pula bahwa ASEAN menyambut kemajuan yang sudah dicapai dalam negosiasi CoC, termasuk penyelesaian pembacaan kedua draf perundingan CoC tunggal dan mendorong untuk melanjutkan momentum positif tersebut.
“Kami menantikan adopsi Pedoman untuk Percepatan Kesimpulan Awal CoC yang Efektif dan Substantif dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan China pada 13 Juli 2023 dan mendorong upaya pemanfaatan penuh Pedoman tersebut,” lanjut pernyataan tersebut.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa ASEAN menantikan kesimpulan awal CoC yang efektif dan substantif yang sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.
ASEAN juga menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi di dalam dan di atas Laut China Selatan dan mengakui manfaat Laut China Selatan sebagai laut perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
Mereka juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 (DOC) dengan penuh dan efektif secara keseluruhan.
“Kami menekankan penting non-militerisasi dan pengendalian diri dalam perilaku semua kegiatan oleh para penuntut dan negara lainnya, termasuk yang disebutkan dalam Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 (DOC) yang dapat semakin memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan,” kata pernyataan tersebut.
