Sejumlah isu dan rencana kebijakan terkait Pendanaan Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) masih harus didiskusikan dengan Indonesia, kata Wakil Menteri Energi Amerika Serikat (AS) David Turk.
Ketika ditanya terkait sejauh mana komitmen AS dalam memberikan pendanaan 10 miliar dolar AS (Rp152,46 triliun) kepada Indonesia melalui JETP, Turk mengatakan bahwa JETP tidak hanya melibatkan pemerintah AS, tetapi juga negara dan mitra-mitra lain.
“Saya pikir penting untuk digarisbawahi bahwa ini adalah kemitraan, dan ada banyak diskusi berulang-ulang,” ujar dia dalam jumpa pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
“(Kemitraan) ini juga termasuk bagaimana kami memikirkan secara komprehensif dalam hal rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif,” tambahnya.
JETP untuk Indonesia diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.
JETP merupakan komitmen pendanaan dari negara-negara maju G7, yang beranggotakan AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia dan Kanada, ditambah Denmark dan Norwegia, yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), untuk mendukung dekarbonisasi Indonesia di sektor energi.
Pendanaan JETP menggunakan skema pembiayaan campuran dari sektor publik dan swasta, dengan masing-masing sebesar 10 miliar dolar AS.
Pendanaan publik datang dari negara-negara maju anggota G7, Denmark dan Norwegia, sedangkan pendanaan swasta datang dari sejumlah bank dan lembaga keuangan internasional yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Adapun bentuk pendanaan itu berupa hibah, pinjaman lunak, pinjaman dengan suku bunga pasar, jaminan, dan investasi swasta.
Menurut rencana, Pemerintah Indonesia akan mengembangkan Rencana Investasi dan Kebijakan JETP yang komprehensif pada Agustus 2023.
Salah satu proyek yang direncanakan didanai oleh JETP, yakni pengurangan emisi di sektor kelistrikan melalui penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lebih dini.
