Koordinator Indo-Pasifik Dewan Keamanan Nasional AS Kurt Campbell, dan wakil menteri luar negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink berada di Port Moresby untuk berbicara dengan para pejabat Papua Nugini mengenai perjanjian keamanan baru antara Kepulauan Solomon dan China.
Campbell dan Kritenbrink memimpin delegasi pejabat pemerintah AS ke wilayah tersebut menyusul munculnya kekhawatiran bahwa China dapat membangun kekuatan militer di negara Kepulauan Pasifik Selatan itu.
Media-media setempat melaporkan, delegasi AS itu bertemu dengan para pejabat pertahanan Papua Nugini dan dijadwalkan bertemu dengan perdana menteri negara itu, James Marape, pada malam harinya.
Pada Rabu, perdana menteri Kepulauan Solomon mengonfirmasi bahwa pemerintahnya telah menandatangani perjanjian keamanan baru dengan China, tetapi mengatakan kepada parlemen bahwa pakta itu tidak akan merusak perdamaian dan keharmonisan di kawasan seperti yang ditakutkan oleh oposisi dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Australia.
Pakta keamanan itu memungkinkan China untuk mengirim personel polisi dan militer ke Kepulauan Solomon “untuk membantu menjaga ketertiban sosial,” sementara juga membuka pintu bagi kapal perang China untuk berhenti di pelabuhan di sana untuk “pengisian logistik”.
Pakta itu menimbulkan kekhawatiran bahwa China kemungkinan akan mendirikan pangkalan angkatan laut di dekat Australia dan Selandia Baru.
Namun dalam pidatonya di depan parlemen, Manasseh Sogavare membantah dugaan itu dan mengatakan bahwa perjanjian keamanan tersebut diarahkan sepenuhnya untuk menanggulangi situasi keamanan internal.
Ia mengatakan perjanjian dengan China itu melengkapi perjanjian dengan Australia yang dicapai pada 2017.
Sebagaimana diketahui, pasukan penjaga perdamaian Australia telah berada di ibu kota Kepulauan Solomon, Honiara, sejak kerusuhan November lalu.
