Amerika Serikat mengkritik China dan Rusia pada Rabu karena kedua negara itu menentang tindakan lebih lanjut PBB terhadap Korea Utara.
AS juga memperingatkan bahwa Dewan Keamanan “tidak bisa tinggal diam lagi” saat Pyongyang mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield, merujuk pada “dua anggota dewan” yang berpendapat bahwa upaya menahan diri oleh dewan akan mendorong Korea Utara “untuk berhenti meningkatkan ketegangan dan malah datang ke meja perundingan.” “Jelas, diam dan menahan diri tidak efektif,” kata Thomas-Greenfield dalam pertemuan dewan yang diadakan oleh Amerika Serikat mengenai peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara.
“Sudah waktunya untuk berhenti memberikan izin diam-diam dan mulai mengambil tindakan.” Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.
Amerika Serikat ingin Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara itu memberikan suara selama Mei pada resolusi yang dirancang AS untuk memberikan sanksi lebih lanjut kepada Pyongyang.
“Kami tidak bisa menunggu sampai (Korea Utara) melakukan tindakan provokatif, ilegal, dan berbahaya lainnya — seperti uji coba nuklir,” kata Thomas-Greenfield.
Washington menilai Korea Utara bisa siap untuk melakukan tes semacam itu pada awal bulan ini.
Namun, negara yang memiliki hak veto, China dan Rusia menentang sanksi PBB lebih lanjut dan telah lama mendorong dewan itu untuk melonggarkan tindakan tersebut di Korea Utara dengan alasan kemanusiaan.
Amerika Serikat mengatakan sekarang bukan waktunya.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan pada Rabu bahwa resolusi yang dirancang AS “bukan cara yang tepat untuk mengatasi situasi saat ini.” “Sayangnya, AS telah menutup mata terhadap proposal yang masuk akal dari China dan anggota dewan terkait lainnya, dan tetap terpikat takhayul kekuatan magis sanksi,” kata Zhang kepada dewan.
Wakil duta besar Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, mengatakan resolusi yang dirancang oleh Rusia dan China untuk meringankan sanksi Korea Utara “tetap jadi pilihan” dan “dapat mendorong para pihak untuk meningkatkan upaya negosiasi.” Dewan itu terakhir memperketat sanksi terhadap Pyongyang pada 2017.
Tapi Korea Utara berhasil bekerja menghindari beberapa sanksi PBB, menurut pemantau sanksi independen PBB./data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_220512_070245_947.sdoc
