Amerika Serikat menyesalkan keputusan otoritas militer sementara Mali yang meminta pasukan penjaga perdamaian PBB meninggalkan negara itu, ujar Departemen Luar Negeri AS pada Senin (19/6).
AS pun menyerukan misi penarikan pasukan PBB secara tertib dan bertanggung jawab.
Menteri Luar Negeri Mali Abdoulaye Diop mengajukan permintaan tersebut dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (16/6) dan mengatakan adanya krisis kepercayaan antara otoritas Mali dan misi pasukan perdamaian PBB di Mali (MINUSMA) yang telah berlangsung selama satu dekade.
“Amerika Serikat menyesali keputusan pemerintah transisi Mali untuk mencabut persetujuannya terhadap MINUSMA,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller.
“Penarikan pasukan MINUSMA harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab sambil mengutamakan keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian dan warga Mali,” tambahnya.
Miller juga mengatakan pihaknya prihatin dengan dampak keputusan pemerintah Mali terhadap krisis keamanan dan kemanusiaan yang berdampak pada rakyat Mali.
Mali telah berjuang untuk membendung pemberontakan militan Islamis yang berakar setelah pemberontakan pada 2012.
Pada 2013, PBB mengerahkan MINUSMA untuk mendukung upaya asing dan lokal untuk memulihkan stabilitas di negara itu.
Frustrasi atas meningkatnya ketidakamanan memicu dua kudeta terjadi di Mali pada 2020 dan 2021.
Junta yang berkuasa di Mali pun semakin berselisih dengan MINUSMA dan sekutu internasional lainnya, termasuk Prancis.
Junta telah memutuskan hubungan dengan sekutu tradisional Barat dan meminta bantuan Rusia untuk meningkatkan kemampuan militernya.
Sementara Miller mengatakan pihaknya akan terus bekerja dengan para mitra di Afrika Barat untuk membantu mereka mengatasi tantangan keamanan dan pemerintahan di Mali.
“Kami menyambut baik konsultasi lanjutan dengan para pemimpin regional tentang langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan stabilitas dan mencegah konflik di Mali,” ujarnya.
Anggota Dewan Keamanan PBB telah mulai membahas rancangan resolusi untuk memperpanjang mandat MINUSMA yang berakhir pada 30 Juni.
Namun, hingga kini belum jelas masa depan dari misi tersebut.
Utusan khusus PBB untuk Mali, El-Ghassim Wane, mengatakan pada Jumat bahwa misi MINUSMA akan sangat menantang atau tidak mungkin untuk dilakukan di Mali tanpa persetujuan otoritas pemerintah setempat.
