Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Kamis (1/7), memasukkan 17 negara ke dalam daftar negara yang tidak bertindak untuk memerangi perdagangan manusia.
AS memperingatkan mereka tentang potensi sanksi AS.
Pemerintah AS juga memperingatkan beberapa sekutu dan teman AS, termasuk Israel, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, dan Turki, karena mengendurkan upaya melawan perdagangan manusia.
Penunjukan itu muncul dalam laporan tahunan “Perdagangan Manusia” Departemen Luar Negeri AS yang mengutip, pandemi COVID-19 sebagai penyebab lonjakan perbudakan manusia antara 2020 hingga kini.
Laporan yang mencakup 188 negara dan wilayah itu menulis, wabah telah menyebabkan jutaan orang berisiko dilecehkan dan mengalihkan perhatian beberapa pemerintah dari upaya membendung perdagangan manusia.
“Perdagangan manusia adalah kejahatan yang mengerikan.
Ini merupakan krisis dunia dan sumber penderitaan manusia yang sangat besar,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
“Perkiraan yang sering kita kutip, hampir 25 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia.
Banyak yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial.
Mereka dipaksa bekerja di pabrik atau ladang, atau bergabung dengan kelompok bersenjata,” imbuhnya.
Blinken mencontohkan pemerintah Kuba dan China, dalam acara pada Kamis (1/7) di Washington.
