Untuk mengatasi masalah kebuntuan Brexit yang sudah di undur dua kali dari bulan Maret 2019 dan Oktober 2019 ke Januari 2020, maka pemerintahan Inggris di bawah Boris Johnson mengadakan Pemilu yang di percepat ke tanggal 12 Desember 2019 setelah Majelis rendah Parlemen menyepakati pada tanggal 29 Oktober dengan perolehan voting 438 anggota setuju dan 20 anggota menolak. Pemilu ini juga sudah di setujui oleh Majelis Tinggi Parlemen.
Boris Johnson berharap Pemilu ini akan memberikan dirinya mandat untuk menyelesaikan masalah Brexit dan kebuntuan di Parlemen Inggris yang menyebabkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tertunda dua kali.
Kelanjutan Brexit akan tergantung dari hasil Pemilu dengan empat opsi ini, yaitu :
- Tetap menerapkan kesepakatan Brexit yang sudah di rundingkan antara Boris Johnson dengan Uni Eropa yang di jadwalkan akan keluar tanggal 31 Januari 2020. Kesepakatan baru itu akan di bahas kembali (Renegotiation) oleh anggota parlemen yang baru terpilih untuk di buat RUU yang baru yang akan rampung pada 31 Januari 2020.
- Referendum Ulang (harus mengulur batas waktu Brexit Januari 2020), dan alternatifnya merupakan semacam referendum konfirmasi. Masih di perlukan waktu oleh KPU untuk merancang kata-katanya yang akan di tanyakan kepada pemilih.
- Keluar tanpa kesepakatan apapun dari Uni Eropa (No-Deal Brexit) pada 31 Januari 2020, dan langsung keluar dari persatuan bea cukai dan pasar tunggal. Banyak politisi yang mengira bahwa No-Deal Brexit akan merusak ekonomi Inggris, tapi beberapa politisi lainnya tidak sependapat.
- Batalkan Brexit dengan mencabut pasal 50. Ini tidak di pertimbangkan oleh pemerintahan Boris Johnson dan hal ini bisa terjadi jika terjadi pergantian pemerintahan dalam Pemilu. PArtai Liberal Demokrat akan mencabut pasal 50 dan membatalkan Brexit jika meraih suara mayoritas. Jika di bawah suara mayoritas, maka mereka akan mendukung referendum ulang.
