Anggota DPR AS dari Partai Republik, Senin (17/4) akan memulai penyelidikan atas tuduhan bahwa Jaksa Wilayah Kota New York Alvin Bragg, yang melayangkan dakwaan pidana terhadap mantan Presiden AS Donald Trump, tidak memedulikan gelombang kasus kejahatan dengan kekerasan di kota itu.
Ketua Komite Kehakiman DPR AS Jim Jordan pekan lalu mencuit, “Kebijakan-kebijakan Alvin Bragg yang radikal, pro-kejahatan, dan anti-korban telah menyebabkan peningkatan kasus kejahatan dengan kekerasan di Kota New York.” Jordan akan mengetuai sidang dengar pendapat di Gedung Kantor Federal Javitz untuk mendengarkan pernyataan dari tiga saksi yang terdampak oleh kasus kejahatan dengan kekerasan di kota itu.
Komite DPR itu tidak memiliki kewenangan atas Bragg, jaksa negara bagian yang dipilih untuk menduduki jabatannya pada 2021.
Meski demikian, komite itu berencana untuk menggelar “sidang dengar pendapat lapangan” di daerah lower Manhattan, beberapa blok dari kantor Bragg, untuk menarik perhatian masyarakat atas masalah tersebut.
Sidang dengar pendapat itu dilakukan beberapa hari setelah dewan juri New York mendakwa Trump atas 34 dakwaan pidana yang diajukan oleh Bragg.
Partai Republik menuduh dakwaan yang menjerat Trump karena ikut serta dalam sebuah konspirasi kejahatan memalsukan catatan perusahaan untuk menutupi kemungkinan skandal seks selama kampanye pilpres AS 2016 itu sebagai sebuah upaya bermotif politik untuk mengganggu pencapresannya pada pilpres AS 2024.
Trump mengaku tidak bersalah atas ke-34 dakwaan.
Dalam sebuah pernyataan di Twitter, kantor Bragg mengatakan bahwa selama tahun pertamanya menjabat, “Tingkat kasus pembunuhan di Kota New York adalah salah satu yang paling rendah di antara kota-kota besar di AS (5,2) – hampir sepertiga dibandingkan Columbus, Ohio (15,4).” Cuitan itu kemudian menyarankan Jordan untuk mengatasi isu keamanan masyarakat di kampung halamannya, negara bagian Ohio, “alih-alih menggunakan uang pajak rakyat untuk sengaja bepergian sejauh ratusan mil.” Bragg menggugat Jordan ke pengadilan federal, dengan alasan Jordan menyusun sebuah “serangan tidak tahu malu dan tidak konstitusional” dalam suatu “kampanye yang secara terang-terangan mengintimidasi dan menyerang” kantor jaksa wilayah.
Jika dikabulkan, gugatan itu akan mencegah Jordan dan anggota DPR AS lain dari Partai Republik lainnya untuk melayangkan surat panggilan bagi Mark F.
Pomerantz, mantan asisten khusus jaksa wilayah yang mengundurkan diri tahun lalu sebagai bentuk protes terhadap keputusan Bragg untuk tidak segera mendakwa Trump saat itu, untuk bersaksi.
Sidang dengar pendapat komite kehakiman DPR AS hari Senin akan berfokus pada klaim Partai Republik bahwa Bragg telah gagal mendakwa kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan, atau dalam beberapa kasus secara keliru mendakwa korban atas kasus kejahatan dengan kekerasan.
Klaim-klaim itu termasuk di antara argumentasi besar Partai Republik yang menyebut kasus kejahatan dengan kekerasan telah meningkat di seluruh wilayah AS yang dipimpin oleh Partai Demokrat.
Pada 2021, House Republican Conference (kaukus anggota DPR dari Partai Republik) mengunggah sebuah gambar di Twitter yang menunjukkan peningkatan kasus pembunuhan di tujuh kota dengan kalimat “Selamat datang di Amerikanya Biden,” yang merujuk pada Presiden Joe Biden.
Argumen itu terus menjadi tema besar kampanye Partai Republik selama pemilu paruh waktu AS 2022 yang lalu.
Menurut Asosiasi Pemimpin Kota-kota Besar, jumlah kasus pembunuhan di 70 kota besar AS turun 4,3 persen pada sembilan bulan pertama tahun 2022, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.
Meski demikian, kasus pembunuhan naik 6,2 persen dari tahun 2020, ketika Trump masih menjadi presiden, ke tahun 2021 ketika Biden menjabat.
Data terbaru asosiasi tersebut menunjukkan angka yang beragam bagi jenis kasus kejahatan dengan kekerasan lain, termasuk 11 persen peningkatan dalam kasus pencurian antara tahun 2021 ke 2022, juga penurunan 3,4 persen dalam kasus perkosaan dan kenaikan 1,3 persen dalam kasus penyerangan secara sengaja.
Khusus Kota New York, terjadi peningkatan kasus kejahatan utama sebesar 22 persen secara total dari tahun 2021 ke 2022, meski terdapat penurunan dalam jumlah kasus pembunuhan dan penembakan.
Kasus kejahatan dengan kekerasan di kota itu meningkat, seperti halnya kota-kota besar AS lainnya selama pandemi COVID-19, namun secara statistik juga lebih aman dibandingkan kasus kejahatan pada era 1970-an dan 1980-an.
Pegiat seperti Jennifer Harrison, yang mendirikan Victims Rights NY, yang dijadwalkan bersaksi di komite DPR hari Senin, menilai Bragg telah gagal menjalankan tugasnya, menempatkan penduduk dan pengunjung kota New York dalam bahaya.
Dalam sebuah surat yang meminta Gubernur New York Kathy Hochul untuk mencopot Bragg dan menggantinya dengan jaksa wilayah baru, Harrison dan beberapa pihak lain mendaftar sejumlah contoh kegagalan Bragg dalam menyeret para pelaku penyerangan ke meja hijau atau hanya mendakwa mereka dengan pasal kejahatan ringan.
Salah satu yang ada dalam daftar itu adalah kasus pemilik toko Jose Alba, yang awalnya didakwa pasal pembunuhan tidak disengaja karena membunuh seorang pria yang menyerangnya di tokonya sendiri.
Alba ditangkap dan ditahan selama hampir seminggu di penjara sebelum dibebaskan.
Kantor Jaksa Wilayah Manhattan mencabut dakwaan tersebut setelah masyarakat memprotesnya dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Alba – yang menuntut Kota New York atas penahanan secara keliru – juga akan bersaksi di hadapan komite
