Amerika dan beberapa sekutunya pada Kamis (20/1) mengeluarkan kecaman bersama terhadap peluncuran rudal balistik Korea Utara baru-baru ini, dan menyerukan penerapan sanksi-sanksi PBB secara menyeluruh.
Duta Besar Amerika Untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan “merupakan hal yang sangat penting bahwa negara-negara anggota PBB mengambil langkah yang diperlukan untuk menerapkan sanksi-sanksi sesuai yurisdiksi mereka, atau berisiko mendapatkan cek kosong dari rejim DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea) untuk mengembangkan program senjata mereka.” Thomas-Greenfield berbicara pada wartawan di PBB diapit oleh mitra-mitranya dari Albania, Brazil, Inggris, Prancis, Irlandia, Jepang dan Uni Emirat Arab.
Semuanya – kecuali Jepang – saat ini merupakan anggota Dewan Keamanan PBB.
Ini merupakan pertemuan kedua Dewan Keamanan PBB dalam 10 hari, yang dilakukan secara tertutup untuk membahas peluncuran rudal Korea Utara.
Sejak awal tahun ini Korea Utaram telah melangsungkan dua kali uji roket, yang digambarkannya sebagai roket hipersonik, dengan meluncurkan sepasang rudal balistik dari kereta api dan menembakkan peluru kendali taktis dari bandara di Pyongyang.
“Kami akan terus bicara lantang tentang tindakan destabilisasi DPRK yang merupakan penghinaan terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia,” ujar Thomas-Greenfield.
Ditambahkannya, “kami menyerukan DPRD untuk menghentikan tindakan melanggar hukum ini dan kembali berdialog.” Korea Utara telah mengabaikan tawaran yang disampaikan Amerika secara berulangkali untuk memulai kembali perundingan, dengan mengatakan Amerika harus terlebih dahulu membatalan “sikap bermusuhannya.” Thomas-Greenfield juga meminta Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB Untuk Korea Utara guna mendukung penetapan sanksi terhadap individu dan entitas yang berkontribusi terhadap program senjata rahasia Pyongyang, termasuk lima orang yang diusulkan Amerika pekan lalu agar dijatuhi sanksi.
Para diplomat itu hari Kamis mengatakan China dan Rusia mencegah pemberian sanksi itu.
Komite di Dewan Keamanan PBB itu harus menyetujui keputusan itu dengan suara bulat.
