Militer AS akan meminta anggotanya untuk divaksin COVID-19 pada pertengahan September.
Dalam memo kepada anggota militer, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan akan meminta persetujuan Presiden Joe Biden untuk membuat vaksin wajib selambat-lambatnya pertengahan September atau segera setelah Badan Pangan dan Obat-obatan AS (FDA) memberikan persetujuan akhirnya untuk vaksin Pfizer, yang manapun yang lebih dulu.
Memo tersebut mendesak tentara untuk mempersiapkan persyaratan itu dan Austin menambahkan, “Saya tidak akan ragu untuk bertindak lebih cepat atau merekomendasikan arah yang berbeda kepada Presiden jika saya merasa perlu melakukannya.” Biden dalam sebuah pernyataan, Senin (9/8) mengatakan sangat mendukung pesan Austin dan mengatakan, “Divaksinasi akan memungkinkan anggota militer kita tetap sehat, untuk melindungi keluarganya dengan lebih baik, dan memastikan bahwa pasukan kita siap untuk beroperasi di mana saja di dunia.” Pengumuman itu muncul satu setengah minggu setelah Biden menetapkan aturan baru yang mewajibkan pekerja federal untuk memberikan bukti vaksinasi atau menghadapi tes rutin dan mengarahkan Pentagon untuk mempertimbangkan mewajibkan anggota militer mendapat vaksin COVID-19.
FDA diharapkan memberikan persetujuan akhir untuk vaksin Pfizer sedini bulan depan.
Tanpa persetujuan itu, Pentagon akan membutuhkan pengecualian dari presiden untuk mewajibkan vaksinasi.
Keputusan untuk mengamanatkan vaksin COVID-19 itu menambah daftar suntikan vaksin lainnya yang sudah harus diwajibkan diperoleh anggota militer.
Militer AS mengatakan sekitar setengah dari angkatan bersenjata AS sepenuhnya divaksinasi.
Angkatan Udara melaporkan bahwa lebih dari 65% dari angkatan tugas aktifnya setidaknya divaksinasi sebagian, sementara Angkatan Laut memiliki tingkat vaksinasi tertinggi dengan hampir tiga perempat dari semua pelaut tugas dan cadangan aktif diinokulasi dengan setidaknya satu tembakan.
Setelah vaksin diamanatkan, pejabat militer mengatakan penolakan atas wajib vaksin bisa dikenai hukuman berdasarkan Uniform Code of Military Justice, demikian menurut Associated Press.
Anggota militer bisa meminta pengecualian dari mandat vaksin untuk alasan kesehatan dan agama.
