Pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada hari Minggu (11/7) mendukung penolakan pada era mantan presiden Donald Trump terhadap hampir semua klaim maritim signifikan China di Laut China Selatan.
Pemerintahan Biden juga memperingatkan China bahwa serangan terhadap Filipina di kawasan yang diperselisihkan akan mengundang tanggapan AS berdasarkan perjanjian pertahanan bersama dengan Filipina.
Pesan keras dari Menteri Luar Negeri Antony Blinken itu dikemukakan dalam pernyataan yang dilansir sebelum peringatan lima tahun putusan mahkamah internasional yang mendukung Filipina, dalam kasus klaim maritim China di sekitar Kepulauan Spratly dan sekitarnya.
China menolak putusan itu.
Menjelang peringatan empat tahun putusan itu tahun lalu, pemerintahan Trump menyatakan mendukung putusan tersebut dan juga menyatakan semua klaim maritim China di Laut China Selatan, di luar perairan China yang diakui internasional, praktis tidak sah.
Pernyataan pada hari Minggu itu mengukuhkan kembali sikap tersebut, yang dikemukakan oleh menteri luar negeri pada era Trump, Mike Pompeo.
“Tidak ada tatanan maritim berbasis peraturan yang berada dalam ancaman yang lebih besar selain di Laut China Selatan,” kata Blinken dengan menggunakan kata-kata yang mirip seperti yang digunakan Pompeo.
Ia menuduh China terus “memaksa dan mengintimidasi negara-negara kepulauan di Asia Tenggara, mengancam kebebasan berlayar di jalur perairan global penting ini.” “AS mengukuhkan kembali kebijakan 13 Juli 2020 terkait klaim maritim di Laut China Selatan,” katanya mengacu pada pernyataan Pompeo.
“Kami juga mengukuhkan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal-kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan, akan mendorong seruan komitmen pertahanan bersama AS.” Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951 mewajibkan kedua negara untuk saling membantu apabila terjadi serangan.
