Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berada di Reykjavik, Islandia, untuk pembicaraan mengenai perubahan iklim dan ambil bagian dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Arktik.
Departemen Luar Negeri menyatakan dalam pertemuannya hari Selasa dengan Presiden Islandia Gudni Johannesson dan PM Katrin Jakobsdottir, Blinken dijadwalkan membahas “prioritas AS-Islandia terkait perubahan iklim, HAM, kerja sama bilateral, dan Kutub Utara.” Jadwalnya hari Selasa juga mencakup kunjungan ke sebuah pembangkit listrik tenaga panas bumi di Reykjavik.
Di sela-sela pertemuan tingkat menteri Dewan Arktik hari Rabu, Blinken akan mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Pertemuan itu berlangsung pada waktu ketegangan meningkat antara AS dan Rusia dan akan meletakkan landasan bagi pertemuan puncak yang direncanakan bulan depan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Departemen Luar Negeri mengemukakan pertemuan antara Blinken dan Lavrov merupakan kesempatan untuk membahas pembangunan “hubungan yang lebih dapat diprediksi dengan Rusia” dan “membahas bidang-bidang di mana terdapat kepentingan bersama.” Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan kepada wartawan yang mengikuti perjalanan Blinken bahwa pemerintahan Biden telah membuat kemajuan dalam hubungannya dengan Rusia terkait dengan tercapainya kesepakatan untuk melanjutkan perjanjian mengenai senjata nuklir START tetapi juga menghadapi beberapa kesulitan.
“Kami dapat melakukan perpanjangan perjanjian penting START baru untuk lima tahun dengan segera, tetapi kami juga melihat pada bidang-bidang di mana Rusia telah berperilaku agresif dan melakukan upaya-upaya merugikan yang, menurut presiden, akan ada konsekuensinya,” kata pejabat itu.
AS baru-baru ini berselisih dengan Rusia terkait pemenjaraan pengecam Kremlin, Alexey Navalny, oleh Moskow, pengerahan pasukan militer Rusia di dekat Ukraina, dan serangan siber terhadap jaringan pipa gas terbesar AS oleh peretas yang diyakini berada di Rusia.
Rusia menyatakan pemerintahnya tidak terlibat dalam serangan siber itu.
Rusia juga menuduh AS berusaha mencampuri urusan dalam negerinya, termasuk mengenai pemenjaraan Navalny.
