Pemerintahan Biden sedang menyusun rencana yang bertujuan untuk mengatur ulang hubungan AS dengan Palestina, yang ambruk di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump.
Hal itu terungkap dalam rancangan memo internal.
Reuters, Kamis (18/3), mengutip dua sumber yang mengetahui dokumen Departemen Luar Negeri, melaporkan rencana itu masih dalam tahap awal, tetapi bisa menjadi dasar untuk membatalkan sebagian dari pendekatan Trump yang dikecam Palestina sebagai sangat bias dalam mendukung Israel.
Rencana Biden tersebut pertama kali dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Uni Emirat Arab, The National.
Sejak Presiden Joe Biden menjabat pada 20 Januari, para pembantunya mengatakan mereka berniat untuk memperbaiki hubungan dengan warga Palestina.
Pemerintahan Biden telah berjanji untuk memulai kembali bantuan ekonomi dan kemanusiaan bernilai ratusan juta dolar dan berupaya membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington.
Para pembantu Biden juga telah menjelaskan bahwa mereka ingin menetapkan kembali tujuan dari solusi dua negara sebagai prioritas kebijakan AS terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Namun mereka bergerak dengan kehati-hatian karena Israel akan menggelar pemilu pada 23 Maret diikuti oleh pemilu Palestina yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.
Sebagian dari draf memo yang dikutip oleh The National mengatakan visi AS adalah “untuk memajukan kebebasan, keamanan, dan kemakmuran bagi Israel dan Palestina dalam waktu dekat.” Dokumen tersebut juga menyatakan bantuan AS untuk pandemi COVID-19 di Palestina sebesar $15 juta mungkin diumumkan pada akhir Maret.
Seorang sumber, berbicara dengan syarat tidak diungkap identitasnya, mengatakan dokumen itu adalah rancangan awal yang dapat direvisi.
Versi akhir dari dokumen tersebut dan versi final akan memerlukan kajian antarlembaga.
“Kami tidak memiliki komentar apa pun tentang memo tersebut itu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jalina Porter kepada wartawan dalam konferensi pers harian.
[
