Trump Kunjungi Perbatasan Selatan AS

0
55

Tampil di hadapan publik pertama kali sejak massa pendukung yang melanggar masuk ke Capitol Hill, Presiden Donald Trump pada Selasa (12/1) menyoroti salah satu pencapaian yang paling kontroversial dan kasat mata, yaitu konstruksi dinding di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Hampir seminggu sebelum mengakhiri masa kepresidenannya, Trump menegaskan sikap garis keras pemerintahannya terhadap imigrasi ilegal dengan menandatangani sebuah plakat yang pada bagian tembok perbatasan dekat kota Alamo di Texas.

“Di setiap wilayah tempat tembok dibangun, perlintasan secara ilegal dan penyelundupan narkoba telah anjlok,” kata Trump terkait inisiatif yang ditentang keras Demokrat dan dinilai sebagai suatu pemborosan dan merusak negara.

Pemerintahan Trump mengawasi pembangunan tembok sekitar 724 kilometer di sepanjang perbatasan AS-Meksiko yang membentang lebih dari 3.000 kilometer.

Sebagian besar konstruksi tersebut menggantikan penghalang yang lebih kecil di sepanjang perbatasan.

Dalam pidatonya di samping tembok perbatasan, Trump tidak bertanggung jawab atas tindak kekerasan di Capitol Hill minggu lalu.

Namun, dia mendesak “perdamaian dan ketenangan” dan menyatakan sekarang adalah “waktu untuk mematuhi hukum dan ketertiban.” Presiden mengecam upaya pemakzulan yang dipimpin oleh fraksi Demokrat di Kongres dengan mengungkapkan, “(Upaya pemakzulan) itu menyebabkan kemarahan yang luar biasa, perpecahan, dan kepedihan yang jauh lebih besar dari yang pernah dimengerti oleh kebanyakan orang, yang sangat berbahaya bagi AS, terutama pada saat yang sangat sulit ini.” Trump mengaku tidak bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut, tapi tidak menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan.

Dalam video sebelumnya, Trump menyampaikan kepada para pendukungnya yang melakukan kekerasan, “Kami menyayangi kalian, kalian sangat istimewa.” Kunjungan itu dilakukan sehari setelah penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Trump, Chad Wolf, tiba-tiba mengundurkan diri.

Menjelang perjalanan Trump ke Alamo, lembaga nirlaba Southern Poverty Law Center menyerukan agar kunjungan itu dibatalkan, dengan menyatakan itu “hanya akan memperparah keadaan dan mendorong lebih banyak kekerasan