Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan pembatasan visa tambahan terhadap para pejabat China yang diduga melakukan pelanggaran HAM.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dalam pernyataan Senin (21/12) bahwa pembatasan visa itu berdampak pada para pejabat China yang diyakini AS bertanggung jawab atau ikut terlibat dalam “menekan para praktisi agama dan spiritual, para anggota kelompok minoritas etnik, pembangkang, pembela HAM, jurnalis” dan lain-lain.
“Penguasa otoriter China memberlakukan pembatasan keras terhadap rakyat China untuk memiliki hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan beragama atau memiliki keyakinan, berserikat dan hak berkumpul dengan damai.
AS selama ini jelas bahwa para pelanggar HAM seperti itu tidak diterima di negara kami,” katanya.
Pompeo mengatakan para anggota keluarga individu yang ditarget juga bisa menghadapi pembatasan visa.
Langkah itu muncul pada bulan terakhir pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Juga muncul ketika hubungan AS-China menjadi semakin tegang terkait berbagai isu, termasuk cara penanganan virus corona oleh China, UU keamanan nasional baru di Hong Kong, dan ketegangan di Laut Cina Selatan.
