Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar memperingatkan Dewan Keamanan (DK) PBB tentang potensi gangguan ekonomi dan sosial yang dapat memicu konflik di beberapa negara, sebagai akibat dari pandemi COVID-19.
Peringatan itu ia sampaikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB mengenai Post-COVID-19 Global Governance yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (24/09).
Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam upaya menjaga perdamaian dunia pascapandemi, seperti dirilis di situs resmi Kemlu RI.
Pertama, DK PBB perlu terus mengawal implementasi komitmen gencatan senjata, termasuk Global Humanitarian Response Plan dan Resolusi DK PBB 2532.
