Indonesia mengusulkan pengaturan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB daripada wacana penghapusan hak yang dimiliki oleh lima negara yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan China itu.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A Ruddyard, penghapusan hak veto dianggap tidak realistis karena akan mengubah isi Piagam PBB yang perubahannya sendiri harus berdasarkan kesepakatan dan ratifikasi dari kelima negara P5 tersebut.
“Menurut saya, yang lebih masuk akal adalah mengatur penggunaan veto kira-kira di isu apa saja veto ini tidak boleh dipakai,” kata Febrian dalam seminar daring mengenai Presidensi Indonesia di DK PBB, Rabu.
Dalam hal ini, larangan penggunaan veto mungkin dapat diatur untuk pelanggaran berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta agresi.
