JAVAFX – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada hari Senin (18/11) waktu setempat bahwa ia berencana akan menunda pemotongan pajak perusahaan lebih lanjut dan mengatakan kepada para pemilih bahwa ia akan menggunakan uang itu untuk pengeluaran kesehatan dan prioritas lainnya.
Komentarnya membahas masalah sentral dalam pemilihan nanti 12 Desember mendatang karena Johnson berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bagaimana dia akan membayar rencana untuk membalikkan pemotongan ke banyak layanan publik selama beberapa dekade terakhir dan meningkatkan investasi infrastruktur.
Johnson mengatakan kepada para pemimpin bisnis pada konferensi yang diselenggarakan oleh Konfederasi Industri Inggris, sebuah kelompok pengusaha bahwa “Kami menunda pemotongan lebih lanjut dalam pajak perusahaan.”
“Ini menghemat 6 miliar pound ($ 7,8 miliar) yang dapat kita masukkan ke dalam prioritas rakyat Inggris, termasuk NHS (Layanan Kesehatan Nasional),” jelas Johnson.
Pajak korporasi utama Inggris adalah di antara yang terendah di antara negara-negara industri maju di dunia, tetapi pemerintah akan memangkasnya menjadi 17% tahun depan dari 19% sekarang.
Pada bulan September, menteri keuangan Sajid Javid mengumumkan peningkatan terbesar dalam pengeluaran sehari-hari Inggris dalam 15 tahun, secara luas dilihat sebagai upaya untuk menangkal janji-janji pengeluaran dari Partai Buruh oposisi sayap kiri.
Johnson, yang menyerukan pemilihan untuk mencoba mengamankan mayoritas di parlemen yang akan mendukung rencananya untuk kepergian Inggris dari Uni Eropa, pada hari Senin ia akan mempertahankan Javid sebagai menteri keuangannya jika Konservatif mereka memenangkan pemilihan. Media Inggris telah melaporkan ketegangan antara tim dari dua orang paling kuat di pemerintahan.
Pemotongan pajak korporasi yang ditunda menerima sambutan yang hati-hati dari direktur jenderal CBI.
Buruh ingin menaikkan tarif pajak perusahaan dan pajak penghasilan bagi penerima top untuk membantu mendanai sendiri, rencana pengeluaran yang lebih besar. Pada tahun 2010, tarif pajak perusahaan mencapai 28%. Sebelum pemilu 2017, Partai Buruh mengatakan akan menaikkan tarif menjadi 26%.
Dengan prospek nasionalisasi infrastruktur yang meluas di bawah Partai Buruh dan Brexit yang tiba-tiba mungkin terjadi di bawah Konservatif Johnson, banyak pemimpin bisnis mengatakan mereka menghadapi tingkat ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
