JAVAFX – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bertekad keras untuk melakukan pemilihan lebih dini setelah Uni Eropa (UE) memberikan Brexit ‘flextension’. Jika ini dilakukan, maka akan menjadi pemilu ketiga dalam empat tahun yang kacau ini. Keyakinan Boris Johnson berdasar pada keputusan UE yang memberikan penundaan hingga tiga bulan untuk proses keluarnya Inggris dari blok tersebut, menunda hingga 31 Januari.
Johnson, tidak memiliki suara mayoritas di parlemen, kini berusaha untuk mendapatkan kembali inisiatif dengan menyerukan pemilihan lebih awal pada untuk 12 Desember. Hal ini merupakan upaya untuk membujuk para anggota parlemen agar mendukung persetujuannya sebelum itu.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diperkirakan akan melakukan upaya baru pada hari ini setelah anggota parlemen mengalahkan upaya ketiga pada hari Senin kemarin. Usulan awalnya dikalahkan Senin malam di House of Commons yang memiliki 650 kursi, karena ia gagal mengumpulkan dua pertiga dukungan yang diperlukan. Tetapi dia segera mengajukan rencana tindak lanjut untuk membuat undang-undang untuk pemilihan pada 12 Desember – yang hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk lulus. Boris Johnson bersama dengan pemimpin Konservatif segera mengumumkan rencana alternatif yang belum bisa melihat pemilihan pada awal Desember.
Johnson mengalami kemunduran besar pada Senin pagi ketika dia dipaksa setuju untuk menunda kepergian Inggris dari Uni Eropa melebihi batas waktu 31 Oktober minggu ini. Dia sebelumnya mengatakan dia lebih suka “mati di selokan” daripada memperpanjang proses Brexit berliku yang dimulai oleh referendum Uni Eropa 2016. Tapi dia diharuskan oleh hukum untuk meminta para pemimpin UE untuk penundaan ketiga, setelah anggota parlemen menolak untuk mendukung persyaratan perceraian yang dia lakukan dengan Brussels awal bulan ini.
“House” tidak bisa lagi menyandera negara ini,” Johnson mengatakan kepada anggota parlemen. Dia menambahkan: “Kami memiliki kesepakatan (Brexit) baru yang hebat, dan sudah waktunya bagi pemilih untuk memiliki kesempatan untuk mengumumkan kesepakatan itu dan mengganti parlemen yang tidak berfungsi ini dengan parlemen baru yang dapat menyelesaikan Brexit.”
Pemimpin Commons Jacob Rees-Mogg berusaha untuk memenangkan dukungan untuk tawaran pemilihan baru dari dua partai kecil dengan berjanji untuk menarik tagihan yang akan mengimplementasikan kesepakatan Brexit baru. Kesepakatan itu didukung oleh para anggota parlemen pada pokoknya, tetapi undang-undang itu ditunda pekan lalu setelah Tuan Johnson gagal dalam upayanya mempercepatnya melalui Commons hanya dalam tiga hari. Dengan tidak ada mayoritas Commons secara keseluruhan, Johnson membutuhkan suara dari beberapa anggota parlemen oposisi, seperti yang dari Partai Nasional Skotlandia dan Demokrat Liberal, untuk mendapatkan pemilihan umum awal bahkan di bawah ukuran baru.
Pemerintah berharap pemilihan akan memecahkan kebuntuan politik, tetapi partai oposisi utama Partai Buruh, yang tidak menyukai kesepakatan Brexit Johnson, tidak akan mendukung pemilihan sampai ancaman perdana menteri meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan sama sekali dihapus. “Ini adalah perdana menteri yang tidak bisa dipercaya,” kata pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn kepada parlemen. “Setiap janji yang dibuat perdana menteri ini dia abaikan.”
Lebih dari tiga tahun setelah orang Inggris memberikan suara 52-48 persen untuk Brexit dalam referendum tahun 2016 negara dan parlemen tetap terpecah atas kapan, bagaimana dan bahkan apakah akan meninggalkan Uni Eropa. Persetujuan Uni Eropa datang hanya tiga hari sebelum batas waktu Brexit terbaru, sebuah keputusan yang diambil oleh skeptisisme di Perancis tentang memberi lebih banyak waktu kepada parlemen Inggris yang terpecah. “EU27 telah setuju bahwa mereka akan menerima permintaan Inggris untuk flextension Brexit hingga 31 Januari 2020,” kata Presiden Dewan Eropa Donald Tusk.
Johnson menerima tawaran itu dalam sepucuk surat kepada Tusk dan para pemimpin UE lainnya beberapa jam kemudian, tetapi menegaskan keengganannya. Dia mendesak negara-negara anggota UE “untuk menjelaskan bahwa perpanjangan lebih lanjut setelah 31 Januari tidak mungkin. Ini banyak waktu untuk meratifikasi kesepakatan kami ”. (WK)
