WASHINGTON (Reuters) — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Jumat (22/12), menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebijakan Pertahanan yang akan mengesahkan belanja militer tahunan yang mencapai rekor 886 miliar dollar AS.
Pekan lalu, Kongres AS melololskan Undang-Undang (UU) Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act/NDAA).
Senat AS yang dikuasai Demokrat juga menyetujui regulasi itu dengan suara mayoritas bipartisan telak 87-13, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan UU itu dengan suara 310-118.
RUU itu, satu dari sejumlah RUU penting yang disahkan oleh Kongres setiap tahunnya, mengatur semuanya mulai dari kenaikan gaji bagi para personel militer dan pembelian kapal-kapal laut serta pesawat udara, hingga kebijakan-kebijakan seperti dukungan untuk mitra-mitra asing, seperti Taiwan.
UU, yang hampir setebal 3.100 halaman, mengusulkan kenaikan gaji sebesar 5,2 persen bagi para personel militer dan meningkatkan anggaran keamanan nasional sebesar 3 persen menjadi 886 miliar dolar.
Aturan itu juga memuat daftar perusahaan baterai China yang tidak memenuhi syarat untuk pengadaan Departemen Pertahanan AS.
NDAA tahun fiskal 2024 juga mencakup perpanjangan empat bulan dari otoritas pengawasan domestik yang masih dalam sengketa.
Dengan demikian, anggota parlemen punya lebih banyak waktu untuk mereformasi atau mempertahankan program tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing.
Ketentuan tersebut mendapat keberatan dari Senat dan DPR, tetapi tidak cukup untuk menggagalkan pengesahan RUU tersebut.
RUU itu memperluas satu langkah untuk membantu Ukraina, yaitu Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina, hingga akhir tahun 2026 dengan mengotorisasi pendanaan sebesar 300 juta dollar AS untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2024, dan tahun berikutnya.
Namun, angka tersebut masih kecil dibandingkan dengan dana sebesar 61 miliar yang diminta Biden kepada Kongres agar disetujui untuk membantu Kyiv memerangi invasi Rusia yang dimulai pada Februari 2022.
Partai Republik menolak menyetujui bantuan untuk Ukraina tanpa persetujuan Partai Demokrat untuk memperketat undang-undang imigrasi secara signifika
